Menurut JK tak Perlu Membangun Banguan Mewah Diatas Lahan Kemayoran
Gubernur DKI Jakarta Ahok
mengaku sempat menemui Barbagai Kendala dalam Membangun Apartemen D10
atau Jamoung Atlet di Kemayoran. Jakara Pusat. Bahkan rencana
pembangunan kampung Atlet tersebut menjadi Apartemen D10 atau Rumah
Susun bagi warga kelas menengah diprotes lansung oleh Wakil Presiden
Jusuf kalla (JK).
Ahok mengatakan bahwa JK bicara
dengan Presiden, bahwa Kemayoran ini adalah asset Negara, ia mengatakan
jangan membangun Apartemen mewah lagi ia mengatakan JK meminta agar
dibuat Rusun dan Lapangan Bola.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lanjutnya sudah mengurimkan dokumen Perjanjian kepada sekertariat Negara, Menurut Ahok Pemprov DKI menjamin Pembangunan Rusunawa di Kemayoran bukanlah pembangunan Rusun ataupun Apartemen.
Di dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa
Pemprov DKI Menulis bahwa rusun tersebut diperintukan bagi pegawai yang
tidak mampu membeli Rumah di Jakarta. Selain itu Basuki Juga mengaku
sempat terkendala oleh Komisi II DPR RI., pada rapat dengar pendapat
dengan menteri Sekertaris Negara pratikno pada hari senin 21 september
2015 lalu, komisi II DPR RI menolak pengalihan asset lahan yang ada di
kemayoran.
Ahok mengatakan Ia mau Groundbreaking tetapi tertahan Komisi II DPR RI tidak memberikan Izin asetr lahan, ia tak ingin ada kerusushan lagi dengan DPR RI.
Untuk Asian Games Perbaikan yang
dilakuakn olehg Pemerintah menagtaakn tidak akan menjadikan Taman BMW
sebagai Suatu Venue andalan sebab pembangunan Taman BMW hingga kini
masih dipenuhi permukiman Liar. Asian Games ini akan digekar pada tahun
2018 mendatang.
Ahok kemudian menargetkan Penyesuaian Pembanguanan Serta Perbaikan GOR Velodrome dan Gelora Bung Karno (GBK).
Wapres Jusuf kalla Meminta Ahok untuk
membangun sebanyak mungkin rumah susun sederhana di areal Kemyoran.
Kalla menginginkan Pembangunan Rusunawa itu hingga 500 menara di atas
lahan seluas 100 hektar tersebut.
Ahok
sendiri mengatakan sudah memiliki kesepakatan bahwa rusunawa
dikemayoiran akan dibangun diatas tanah milik Sekertariat Negara di
kawasan Tersebut ada pula lahan milik Perumnas yang dipenuhi dengan
bangunan Ilegal.
0 comments:
POST A COMMENT