Putusan 4 Tahun Sangat Ringan untuk Jero Wacik

Jero Wacik saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 

Jakarta, Selasa (9/2). Jero Wacik Divonis 4 Tahun Penjara dan Ganti Uang Rp 5 Miliar.

MPI-GIAK.com, Jakarta - Jero Wacik divonis 4 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah atas perkara dugaan penyelewengan Dana Operasional Menteri (DOM) dan penerimaan gratifikasi ketika menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Menyatakan Jero Wacik secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Sumpeno, Selasa 9 Februari 2016.

"Hukuman pidana selama 4 tahun dan pidana denda Rp 150 juta subsider 3 bulan," kata dia.

Jero Wacik juga dijatuhi hukuman pidana tambahan dengan harus membayar uang pengganti Rp 5,073 miliar.

"Dengan ketentuan, apabila setelah 1 bulan putusan berkekuatan hukum tetap tidak mampu membayar, maka harta benda akan disita dan dilelang. Bila harta benda tidak mencukupi, maka pidana penjara 1 tahun," tegas Sumpeno.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut politikus Partai Demokrat itu dengan hukuman penjara 9 tahun ditambah denda Rp 350 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jero dan Jaksa Pikir-pikir

Meski lebih rendah dari tuntutan jaksa pada KPK, Jero Wacik mengaku belum puas dengan putusan yang diambil oleh majelis hakim.

"Belum puaslah," ujar Jero Wacik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa 9 Februari 2016. Sesekali dia menyunggingkan senyum di bibirnya.

Namun, pria yang menjalani sidang dengan mengenakan kemeja batik abu-abu lengan panjang ini belum langsung memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hukum yang menimpanya.

"Pikir-pikir, kan ada waktunya, saya rundingan dulu," kata dia.

Jero juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK yang pernah menjadi saksi meringankan pada perkaranya.

"Menurut saya hasil yang maksimal yang sementara kami dapat. Bahwa perjuangan kami membela diri dengan saksi-saksi banyak dipertimbangkan majelis hakim. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak SBY, Pak JK. Pak JK sudah hadir jadi saksi meringankan, dan terima kasih atas PH saya," kata Jero.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan masih pikir-pikir apakah akan banding atau tidak.

"Kami menyatakan pikir-pikir. Tuntutan kami 9 tahun dan ini diputus 4 tahun. Hanya masalah tinggi pidana penjara yang dijatuhkan," ujar Ketua Tim Jaksa KPK Dody Sukmono.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik

MPI-GIAK.com, Jakarta - Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2015 dinilai membaik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Poinnya naik sebanyak 36.

Indonesia kini menempati peringkat ke-88 dari 168 negara. Hal ini pun diapresiasi baik oleh Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto. Meski belum signifikan, tapi trennya membaik.

"Sumbangsih upaya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dan menekan risiko korupsi menjadi poin penting naiknya IPK tahun 2015 ini," kata Gun Gun di Jakarta pada Kamis 28/01/2016 lalu.

Dia berharap, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dapat diwujudkan dengan mendorong pelaksanaan akuntabilitas kelembagaan. Dia menilai, korupsi tak bisa dilawan dengan cara yang sporadis.

"Harus ada kerja berjejaring, evaluasi reguler yang membuat terciptanya sistem kontrol untuk implementasi good governance (pemerintahan yang baik). Kalau tidak ada kontrol atau evaluasi, maka birokrasi akan banyak menghadirkan free rider atau penunggang gelap yang jadi benalu kekuasaan," tutur Gun Gun.

Berdasarkan hasil survei itu, skor IPK Indonesia pada 2015 naik 2 poin dari skor 2014 yang sebesar 34 poin. Namun, secara peringkat Indonesia menyodok 19 peringkat lantaran pada tahun 2014 berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei.

Seperti disampaikan Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ilham Saenong dalam launching Corruption Perceptions Index 2015 di Jakarta pada Rabu 27 Januari 2016, Indeks Persepsi Korupsi RI meraih peringkat 88 dari total 168 negara dengan poin 36.

Menurut Ilham, membaiknya nilai IPK itu karena ada upaya perbaikan birokrasi. Implikasi dari perbaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat yang bisa menikmati pelayanan publik lebih baik, misalnya pelayanan imigrasi atau pembuatan surat izin mengemudi.

Diduga Video “Mesra” Jessica Dan Mirna Di Maros.

MPI-GIAK.com – Jessica telah menyangkal terlibat atas kematian Mirna. Media Australia, news.com.au, pada Jumat (5/2/2016), mengungkap bahwa Jessica, orang tua dan dua saudara telah berpenduduk tetap Australia sejak berimigrasi dari Indonesia sekitar delapan tahun yang lalu. Keluarga Jessica tercatat tinggal di Sydney.

Seorang sumber yang dekat dengan keluarga Jessica mengatakan kepada media Australia itu, bahwa Jessica hanya liburan di Indonesia bersama orangtuanya. Dia semestinya kembali bekerja sebagai desainer grafis di Sydney beberapa minggu setelah penangkapannya oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Di Kabupaten Maros, telah beredar video adegan mesra yang sangat mirip dengan Jessica dan Mirna. Dalam adegan yang berlangsung beberapa detik tersebut terlihat mereka berdua mengenakan baju tidur berwarna biru laut dan melakukan adegan mesra.

Menurut pengamat dan penikmat media sosial di Kab. Maros A.M. Hidayat Assegaf dan H. Maulana Azis, bahwa dengan adanya internet kita begitu cepat menerima dan mengirim informasi kepada siapa saja, mengenai keaslian dan kebenaran data kayaknya perlu investigasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang” imbuh Maulana dan Hidayat.

Di samping Video beredar luas juga foto Jessica di media sosial yang bertuliskan “ongopi yuk..” yang juga hangat diperbincangkan.

56 Adegan Rakonstruksi Jessica Versi Polisi

MPI-GIAK.com - Polda Metro Jaya rencananya menggelar rekonstruksi versi Jessica dan penyidik terkait kematian Wayan Mirna Salihin di kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta. Namun, Jessica menolak melakukan rekonstruksi versi penyidik. 

Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti enggan menyebut alasan Jessica keberatan mengikuti rekonstruksi versi polisi. Penyidik mencatat ada 56 adegan di Kafe Olivier tersebut.

Kesaktian Antareja Menembus Bumi

MPI-GIAK.com - Sejak dimulai pada Oktober 2013, pembangunan proyek mass rapid transit telah berjalan 2,5 tahun. Tahap pertama transportasi massal ini akan menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,7 kilometer dengan 13 stasiun. 

Rute tersebut memiliki 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Jalur bawah tanah sepanajang 6 kilometer antara Senayan hingga Bundaran HI mulai digali dengan tunnel boring machine (TBM) yang dinamakan Antareja dan Mustikabumi.

Terdapat empat mesin bor yang digunakan untuk menggali perut bumi, semuanya dioperasikan selama 24 jam tanpa henti. Dua mesin bor Antareja I dan Antareja II, telah dioperasikan sejak September dan November 2015, dari titik awal patung Pemuda, Senayan, menggali ke arah utara hingga berakhir di titik Setiabudi.

Hingga kini bor Antareja I telah berhasil membuat terowongan sepanjang 327 meter, berada di sekitar Stasiun Senayan, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Ratu Plaza. Pengeboran Antareja II telah mencapai 277 meter menuju Stasiun Senayan dari Bundaran Senayan.

Dua bor lainnya, Mustikabumi I dan Mustikabumi II, akan menggali mulai Februari ini dari titik Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju arah selatan hingga titik Setiabudi. Keempat mesin bor ini ditargetkan bertemu di Setiabudi pada Desember tahun ini, menandai rampungnya pengerjaan penggalian terowongan.

HT Laporkan Jaksa Agung dan Jaksa Yulianto ke Bareskrim Polri

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (kanan) didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea.

Jakarta, Jumat (05/02/2016).

MPI-GIAK.com - CEO MNC Grup Hary Tanoesoedibjo (HT) didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kasubdit Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Yulianto di Jakarta, Jumat (05/02/2016). Dalam laporannya HT menjelaskan bahwa kedua pejabat negara tersebut diduga melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan memberikan keterangan palsu.

Tanjung Priok merupakan asbak.

Anti Islamnya ala Jokowi

Ilustrasi

Ketika diwawancarai oleh majalah Tempo edisi 19 Januari 1985, Jendral Benny Moerdani mengatakan bahwa Tanjung Priok merupakan asbak. Maksudnya, umat Islam diprovokasi untuk marah, kemudian Tanjung Priok dijadikan asbak untuk memadamkan amarah itu. Kini, di era Jokowi-PDIP, asbak itu bukan tempat semacam Tanjuk Priok, tapi umat Islam itu sendiri. 

Sebetulnya ini tak mengejutkan. Sejak awal Jokowi didukung oleh kalangan Kristen fundamentalis semacam James Riyadi, maupun kalangan Katolik fundamentalis seperti Sofian Wanandi, serta jendral anti Islam semacam Hendropiyono. 

Jokowi naik menjadi presiden di tengah menanjaknya partai-partai berideologi Islam. Walaupun bukan pemenang, tapi suara mereka mengalami peningkatan. Tentu hal ini mengkhawatirkan bagi kalangan nasionalis sekuler seperti PDIP. 

Bila kita mundur sejanak, PDIP adalah partai yang selalu dilindungi oleh tiga kekuatan itu: Kristen dan Katolik fundamentalis, serta jendral yang anti Islam. Marilah kita tenggok peristiwa 27 Juli 1996. 

Kita bisa membacanya dari memoar Jusuf Wanandi, “Minyibak Tabir Orde Baru.” Tepat di halaman 374, kepada Agum Gumelar dan Hendropriyono, Benny Moerdani berkata: “Kita harus melindungi Megawati. Jangan sampai mengecewakan dia. Saya tahu orang tua itu ingin menggesernya. Ini tidak adil.” Tentu yang dimaksud “orang tua itu” adalah Suharto. Dari situlah pecah Peristiwa 27 Juli. 

Benny Moerdani sudah dikenal sebagai tentara yang anti Islam. Bersama Ali Moertopo, ia ikut mendirikan CSIS, sebuh lembaga yang sangat berpengaruh di era Suharto. Lewat lembaga itu politik anti Islam pada masa Orba dirumuskan dan dijalankan. Dr. George J. Aditjondro dalam tulisannya “CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan L.B. Moerdani”, mengatakan: “Moerdani adalah orang Kantolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam.” 

Sebagai jendral senior, walaupun sudah tak mempunyai posisi apapun, Moerdani masih berpengaruh. Yang termaktub dalam memoar Jusuf Wanandi tadi [seorang pentolan CSIS] memperlihatkan pengaruh Benny. Seorang Hendropriyono, saat itu Pangdam Jaya, dan Agum Gumelar, mantan Panglima Kopassus, bisa tunduk pada arahan Benny untuk melindungi Megawati. PDI saat itu merupakan kekuatan sekuler untuk membendung Islam. 

Sudah menjadi perbincangan publik, Hendropriyono juga seorang jendral yang anti Islam. Ia telah melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Talangsari, Lampung. Subuh 7 Februari 1989, Hendropriyono memimpin empat peleton pasukan dari Komando Resor Militer Garuda Hitam. Pasukan itu seperti dirasuki iblis, menembaki umat Islam. Sebanyak 246 tewas diterjang pasukan peluru Hendropriyono. Dan, sekarang kita tahu posisi Hendropriyono dalam pemerintahan Jokowi. 

Dengan disokong kekuatan-kekuatan yang anti Islam itu, Jokowi memulai mempratekkan politik bumi hangus terhadap umat Islam. Jokowi kembali menjalankan politik “lasser evil theory” [teori setan kecil]. Teori ini dibuat oleh pentolan Katolik fundamentalis, Pater Beek, yang terkenal dengan gerakan Kasebul [Kaderisasi Sebulan]. Teori itu bertumpu pada premis, bahwa setelah komunis dihancurkan, musuh Katolik selanjutnya adalah umat Islam. 

Tentu saja yang pertama menghancurkan partai Islam. PPP merupakan salah satu partai Islam yang ideologis. Maka perlu dibecah belah. Menkumham, Yossana Laoli, seorang Katolik fundamentalis, telah menjalankan perannya dengan baik. Ia berhasil memecah belah PPP sehingga partai ini dalam pusaran konflik yang berkepanjangan.

Lantas kenapa Golkar juga dipecah? Tentu saja Golkar dekat partai-partai Islam seperti PAN, PPP dan PKS. Dan, Golkar dekat dengan Prabowo, jendral yang sejak lama berhadap-hadapan dengan kubu Benny yang anti Islam. Tak mengherankan kalau Golkar ikut dikerjai oleh rezim Jokowi. 

Lebih lanjut, rekayasa penangkapan orang-orang yang dikatakan jaringan ISIS, dengan mudah akan mengingatkan kita pada rekayasa serupa yang dibuat oleh Benny Moerdani. Kasus Wayloya, Tanjung Priok sampai Talangsari, tak jauh berbeda dengan rekasaya ISIS bikinan rezim Jokowi. Umat Islam dijadikan asbak untuk membuang kegagalan rezim Jokowi dalam menyesejahterakan rakyat. 

Dan, terakhir tentu saja pembredelan terhadap 19 media Islam. Dalih yang disampaikan tentu sudah klise: menyebarkan radikalisasi. Setelah era reformasi, baru kali inilah media Islam dibredel tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Semuanya dilandasi prasangka: Islam sumber terorisme. 

Dengan mengetahui fakta siapa di seputar rezim Jokowi, maka posisi Islam saat ini kembali pada masa awal-awal Orde Baru, yakni sebagai pihak yang dijadikan kambing hitam. Ada kisah Syeikh Juha tentang pengelana dan keledainya.

Berhari-hari pengelana itu melintasi padang pasir dengan menunggang keledai. Suatu siang ia berhenti di bawah pohon. Tiba-tiba saja dia tak kuat menahan hasrat seksnya. Disetubuhinya keledai itu. Setelah itu, ia merasa menyesal dan menyalahkan setan, padahal setan tak melakukan apa-apa. Saat ini, dalam rezim Jokowi, setan yang dijadikan kambing hitam itu adalah umat Islam. 

Sekarang pertanyaannya: akankah umat Islam diam saja terhadap teror yang dilakukan rezim Jokowi? Diam saja? Kalau kita diam saja, siap-siaplah menjadi alas kaki rezim Jokowi. 

Hubungan Racun Sianida Dengan Jessica

Jessica Kumala Wongso Saat rekonstruksi

Jakarta - Meski tidak akan mengajukan praperadilan, pengacara Jessica Kumala Wongso, Yudi Wibowo, beranggapan dasar penetapan tersangka terhadap klien sekaligus keponakannya itu lemah.

Menurut Yudi, hingga kini penyidik Polda Metro Jaya belum bisa menemukan, hubungan antara racun sianida dengan Jessica. Zat berbahaya itu diduga terkandung di kopi yang diseruput Wayan Mirna Salihin, yang meninggal usai menyeruput kopi di restoran Grand Indonesia, 6 Januari lalu.

Yudi juga mempertanyakan pencarian celana Jessica oleh kepolisian, yang menurutnya, tak ada berhubungan sama sekali dengan kematian Mirna.

"Jessica menuang racun tidak bisa dibuktikan, tidak ada itu. Asumsi saja," ujar Yudi, melalui pesan pendeknya kepada wartawan, Minggu (31/1/2016).

Yudi menjelaskan, gerakan-gerakan Jessica dalam rekaman CCTV atau kamera pengintai yang dituduhkan penyidik tak berdasar.

Jessica yang meraba tas dalam rekaman CCTV itu diduga menuang sianida. Namun, Yudi memastikan, Jessica hanya mengambil telepon genggamnya.

"Ngeraba tas ambil HP. Polisi belum bisa menghubungkan," jelas Yudi.

Saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, akhirnya ditangkap di Hotel Neo, Mangga Dua, Jakarta Utara, pukul 07.45 WIB Sabtu 30 Januari 2016. Penangkapan Jessica setelah kepolisian resmi menetapkan tersangka pada Jumat 29 Januari malam.

Saat penangkapan, Jessica disaksikan kedua orangtuanya. Dia langsung digelandang penyidik ke Mapolda Metro Jaya tanpa didampingi tim pengacaranya. Di kepolisian, dia langsung diperiksa secara maraton hingga pukul 20.45 WIB.

Jessica juga telah dicekal Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 20 hari ke depan sejak 29 Januari 2016. Pencekalan ini agar perempuan 27 tahun ini tidak bepergian ke luar negeri, guna keperluan pemeriksaan kasus Mirna.

Wayan Mirna Salihin meninggal usai menyeruput es kopi Vietnam di Olivier Cafe, West Mall, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta Pusat, Rabu 6 Januari lalu. Saat kejadian, Mirna didampingi 2 temannya, Jessica dan Hanny.

Istri Arief Sumarko itu sempat kejang usai menyeruput kopi, mulutnya mengeluarkan busa dan meninggal sesaat tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Hasil penyelidikan kepolisian, kopi tersebut mengandung sianida.

Rekonstruksi Kasus Mirna

Tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, saat rekonstruksi. 

JAKARTA - Jessica dijerat Pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, pada 29 Januari 2016. Dia ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta sejak 30 Januari 2016.

Polisi menghadirkan Jessica Kumala Wongso dalam rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Kafe Olivier, West Mall Grand Indonesia hari ini. Jessica memasuki kafe mengenakan sandal jepit, celana 3/4, dan baju tahanan warna oranye dengan kaus lusuh di baliknya.

Awalnya, tersangka kasus dugaan pembunuhan Mirna ini menggerai rambutnya. Rambut sebahu itu dibiarkan tergerai, dan wajah Jessica cemberut kala difoto.

Ia lalu memperagakan beberapa adegan rekonstruksi kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna. Perempuan berparas oriental itu kemudian mengikat rambutnya dengan gaya kuncir kuda.

Jessica tampil tanpa riasan. Terlihat garis hitam di bawah matanya, muka sedikit pucat dan rambut yang tak terikat dengan sempurna. Wajahnya masih sama, cemberut. Tak ada senyum di bibirnya. Rekonstruksi digelar sejak sekitar pukul 08.45 WIB. 

Wayan Mirna Salihin menjadi korban pembunuhan dengan modus racun sianida yang ditaruh di kopi es Vietnam di kafe Olivier, Jakarta Pusat pada Rabu 6 Januari 2016.

Teman-teman Mirna Salihin saat ngopi tersebut telah diperiksa intensif. Salah seorang temannya, Jessica Kumala Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Hanie Juwita Boon berstatus saksi.

Dokter Tak Temukan Tanda Tanda Depresi Pada Jessica Kumala Wonngso

Jakarta – Dokter Kesehatan Polda Metro Jaya memastikan kondisi psikologi Jessica Kumala Wongso baik-baik saja setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saat kesehatannya diperiksa, hasilnya bertentangan dengan pernyataan kuasa hukum Jessica yang mengatakan dia depresi.

“Enggak bener itu (depresi). Jessica enggak depresi, ia baik-baik saja. Untuk sementara, waktu pas ditahan kita periksa belum ada. Masih dalam keadaan normal,” ujar Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Kombes Musyafak. 

Menurutnya, hingga pengecekan kesehatan terakhir, Jessica normal dan tak ada gangguan kesehatan.

“Tensinya bagus, kemudian untuk tanda-tanda lain masih bagus, belum ada gangguan kesehatan,” kata Musyafak.

Namun, kini motif Jessica Diduga Meracun Mirna masih jadi PR Kepolisian. Dan Pengacara Jessica Bakal Siapkan Langkah Praperadilan Hari Pertama di Tahanan Polda Metro.

Untuk pemeriksaan lanjutan, Musyafak mengatakan tergantung pada penyidik.

“Pertama kali datang kita periksa kondisi awalnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berikutnya tergantung permintaan penyidik,” ujar Musyafak.

Jessica telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kopi sianida yang diminum Wayan Mirna Salihin sejak Jumat, 29 Januari 2016 pukul 23.00 WIB. Kemudian, pada Sabtu, 30 Januari 2016, pukul 07.45 WIB, penyidik menangkap Jessica di Hotel Neo, Mangga Dua, Jakarta Utara.

Jessica ditahan dengan surat penahanan bernomor SP.Han/100/1/2016/Ditreskrimum. Jessica bakal ditahan hingga 18 Februari 2016.

Rencana Pemerintah : Harga Premium Diusulkan Bakal Turun Menjadi Rp 5.600 per Liter

Anggota Komisi VII DPR RI "Ramson Siagian".

Jakarta, – Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, memberi usul agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dari Rp 6.950 menjadi Rp 5.600 per liter. 

Alasannya, harga keekonomian BBM termasuk Premium saat ini sudah terlalu tinggi. Mengingat harga minyak mentah dunia turun bekisar US$ 28-30 per barel.

“Jika harga minyak mentah terus turun hingga menembus US$ 25 per barel, maka seharusnya harga BBM Premium Rp 5.600 per liter. Itu sudah termasuk biaya-biaya lain, seperti ongkos kilang, ongkos angkut, marjin untuk SPBU,” ujar Ramson dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (24/1/2016).

Lebih jauh, katanya, penurunan harga BBM mempunyai manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena biaya produksi menyusut. Pemerintah perlu mendorong industri nasional di tengah kelesuan ekonomi global dan Indonesia.

Padahal seharusnya harga BBM dilepas mengikuti mekanisme pasar atau harga keekonomian. Itu artinya, kata politikus dari Fraksi Gerindra itu, rakyat saat ini mensubsidi pemerintah melalui harga BBM.

“Sebanyak 80 persen keuntungan Pertamina dari sektor hulu, produksi migas, bukan dari hilir penjualan BBM. 

Kalau harga minyak sampai US$ 25 per barel, tidak ada lagi keuntungan jadi Pertamina perlu untung besar di sektor hilir, sehingga mempertahankan harga BBM. Dan harga ini dilindungi pemerintah,” ucap Ramson.

Jokowi Menjawab Kritik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ir. H. Joko Widodo & Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Jakarta, – Presiden Jokowi menjawab kritikan soal proyek puluhan triliun ini. Menurut dia, rakyat membutuhkan transportasi massal yang baik dan memadai.

“Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari rencana besar kita menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa -Jkw,” tulis Jokowi dalam akun Twitternya, @jokowi dikutip merdeka.com, Kamis (28/1).

Proyek ini semakin mendapat sorotan, terlebih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang notabene pimpinan partai penguasa juga menolak kereta cepat asal China itu. Kendati begitu, pemerintah tetap menjalankan proyek yang digarap oleh Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut.

Menurut Jokowi, proyek kereta cepat adalah masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menjalankan proyek ini.

“Kereta api masa depan transportasi massal kita. Kota-kota yang padat penduduknya harus sudah menggunakan moda transportasi ini” jelas dia.

Dimana Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung menuai banyak kritik. Pembangunan dalam rute Jakarta menuju Bandung dinilai belum dibutuhkan. "Sebab, dalam rute itu bisa dilalui dengan mudah oleh transportasi mobil atau pesawat". (Rck).

Cara Pemerintah Hapus Utang 114 PDAM Rp 3,2 T

 

Ir. H. Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Ke 7 Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pemutihan alias penghapusan utang sebanyak 114 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dengan nilai mencapai Rp 3,2 triliun.

Dimana Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Subekti menjelaskan, metode penghapusan dilakukan dengan cara Debt to Equity Swap.

“Atau mengubah utang menjadi penyertaan,” kata dia ditemui di Hotel Grand Dika, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Dengan cara ini maka porsi kepemilikan Pemerintah Daerah (Pemda) atas saham PDAM yang bersangkutan akan semakin besar dan akan meningkatkan kendali Pemda atas PDAM tersebut.

"PDAM umumnya didirikan oleh Pemda bekerjasama dengan pihak swasta selaku investor dengan porsi pembagian saham sesuai dengan besaran modal yang ditanggung setiap pihak saat pendirian PDAM tersebut", pungkasnya.

Dengan Debt to Equity Swap ini, maka secara pembukuan perusahaan, utang PDAM kepada Pemda bisa dianggap sebagai penambahan modal baru dari Pemda kepada PDAM yang bersangkutan.

Yang artinya, komposisi modal yang disetorkan Pemda akan semakin besar dan secara otomatis meningkatkan porsi kepemilikannya.

Dengan metode ini pemerintah tidak tidak perlu mengeluarkan dana sedikit pun agar utang-utang PDAM tersebut bisa diputihkan.

“Karena pemutihan ini sifatnya hanya pembukan saja. Yang tadinya tercatat utang, diubah menjadi modal. Jadi tidak ada uang tunai beredar,” pungkas dia. (er)

KPK Akan Evaluasi Prosedur Penggeledahan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Sahardjo mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi standar operasi atau SOP penggeledahan.

"Kami harus menghormati pengamanan objek vital lembaga negara. Ke depan SOP akan kami dievaluasi. Kami akan tetap menjaga dan menghormati prosedur," kata Ketua KPK Agus Sahardjo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu 27 Januari 2016.

Namun, Agus mengatakan jika tim yang datang untuk menggeledah ruangan politikus PDIP Damayanti Wisnu Putranti sudah sesuai prosedur. "Banyak pertanyaan sama, mengenai penggeledahan. Kedatangan kami di DPR sudah sesuai standar," kata Agus.

Penyidik KPK, lanjut Agus, masuk ke dewan pukul 10.00 WIB. "Kami melewati tangga dengan maksud untuk menghindari wartawan dan itu diantarkan oleh Sufmi Dasco Ahmad," ujar Agus.

Insiden Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan penyidik KPK itu, kata Agus, baru terjadi pukul 13.00 WIB setelah kami melakukan penggeledahan di 2 tempat.

"Kejadiannya di lantai 3. Kami tak ingin menjadi sensasi dan tontonan dari para wartawan. Karena kami memang harus menghormati objek vital lembaga negara," kata Agus.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir berharap penggeledahan di DPR dengan polisi bersenjata lengkap tidak lagi terulang ke depannya.

Adies juga mengaku kecewa karena penyidik KPK masuk begitu saja ke Gedung DPR tanpa menjelaskan keperluannya.

"Yang kurang baik jangan terulang. Melihat penyidik masuk ke rumah kami (DPR) tanpa mau tahu keperluannya apa, main masuk saja, di pos pun begitu. Kemudian (Brimob) membawa senjata laras panjang seperti siap perang," ucap Adies.

Harapan yang sama juga dikemukakan Didik Mukrianto. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat ini hiruk pikuk DPRKPK melahirkan persepsi tidak baik.

"Kami juga berharap tidak ada huru-hara," ujar Didik di Jakarta, Rabu 27 Januari 2016.

Harga Beras di Bali Naik, Menteri Puan: Jangan Banyak-Banyak Makan

Puan Maharani

JAKARTA - Seiring semakin mahalnya harga beras di Bali, Gubernur Made Mangku Pastika minta agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan. Permintaan disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, di sela-sela acara peluncuran penyaluran program raskin/rastra tahun 2016, Bali, Selasa (26/01).

Menanggapi permintaan spontan tersebut Menteri Puan Maharani menerangkan, pemerintah belum memikirkan mengenai kemungkinan menaikkan alokasi raskin. Untuk sementara tetap 15 kilo saja.

“Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa,” gurau Menteri Puan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di Bali terus mengalami peningkatan selama satu tahun berakhir. Akibatnya, jumlah orang miskin di Pulau Bali meningkat dari 4,7 menjadi 5,2 persen. Hal ini membuat kebutuhan akan raskin juga meningkat.

Karena kondisi ini, meskipun pemerintah pusat tidak mau menaikkan jatah raskin, pemerintah provinsi Bali tetap berencana akan menaikkan jumlah pembagian raskin kepada keluarga yang berhak.

“Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali, karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen,” terang Gubernur Pastika.

Tingginya harga beras disamping disebabkan oleh inflasi juga disebabkan oleh adanya badai yang melanda sentra-sentra penghasil beras, sehingga produksi beras menurun.

Gubernur berharap agar raskin disalurkan secara tepat.

“Tepat penerima, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat harga,” imbuhnya.

Terkait pembagian raskin, Gubernur Pastika juga mengancam para kepala desa di Bali yang menyalahgunakan raskin, entah itu penyaluran kepada yang tidak berhak atau pembagian sama rata.

“Kalau saya tahu kepala desa menyalahgunakan raskin, saya akan melaporkan ke polisi,” Pungkasnya.

Senada dengan ungkapan Gubernur Pastika, Menteri Puan juga mengharapkan agar raskin tersalur dengan benar sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh pemerintah tanpa adanya penyelewengan.

“Program ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberi perhatian terhadap penduduk miskin” terang nya.

Menteri Puan mengaku banyak menerima laporan mengenai penyaluran raskin yang diselewengkan.

“Kalau system bagi rata, saya juga dengar ada yang begitu. Bahkan ada juga yang sengaja ditahan kemudian baru dibagikan menjelang pemilihan kepala desa,” papar Mentri Puan.

Ke depan Menteri Puan berharap agar penyaluran raskin dilaksanakan dengan benar dan tanpa penyelewengan. Disamping itu Menteri Puan juga meminta kepada Bulog agar menjaga kualitas raskin yang disalurkan. Jangan sampai ada raskin yang berwarna kuning apalagi sampai berulat.

Terpidana bom Bali sebut pelaku teror Sarinah masih ecek-ecek

Ali Imron

JAKARTA - Sejumlah analisa menyebutkan aksi teror bom di bilangan Sarinah, Jakarta Pusat terbilang amatir. Rupanya, pendapat tersebut diamini oleh terpidana bom Bali I, Ali Imron. Pernyataan tersebut disampaikan dalam blog yang diduga milik Ali Imron.

Lewat blog tersebut, Ali berpendapat Afif dan ketiga rekannya terlalu memaksakan diri untuk melakukan teror. Dia menduga, mereka melakukannya karena bom yang dibuatnya hanya sekelas petasan. Pistol yang mereka bawa ketika terlibat baku tembak dengan kepolisian berupa senjata rakitan.

"Sebetulnya para pelaku dan yang membuat program penyerangan tersebut tidak mampu melakukan aksi jihad sesuai dengan tren jihad dunia yang ingin mereka raih, akan tetapi mereka tetap memaksakan diri untuk melakukannya. Hal ini bisa dilihat dari pembuatan bom hanya sekelas petasan dan juga hanya membawa senjata rakitan," tulis Ali, demikian dikutip dari aliimron.com, Selasa (26/1).

Padahal, di Timor Tengah beberapa orang termasuk ISIS itu sendiri mampu membuat bom dengan daya ledak tinggi. Bahkan, mereka sudah membuat firing device bom yang canggih dan menggunakan senapan dan amunisi model terbaru sekalipun.

"Sedangkan mereka baru bisa membuat firing device bom yang berbentuk uceng alias sumbu. Orang lain sudah menggunakan berbagai macam senjata dan juga berbagai macam amunisi yang canggih, sedangkan mereka masih menggunakan senjata rakitan yang kemungkinan ditembakkan sekali atau dua kali saja sudah macet," lanjutnya.

Meski mengomentari aksi yang dilakukan Afif tersebut terbilang masih amatir. Namun, dia meminta kepada masyarakat umum, pengamat, tokoh masyarakat, hingga elite politik tak mengomentari urusan teroris di luar fakta yang ada. Salah satunya dengan menyebut penyerangan itu sebagai rekayasa atau proyek pengalihan isu.

Sebab, komentar-komentar tersebut bisa memberikan dampak negatif di masyarakat dan menguntungkan teroris. Jika itu terjadi, rakyat tak akan peduli apalagi ikut melakukan pencegahan sehingga bisa menimbulkan korban berjatuhan lebih banyak.

"Jadi, jika ada komentar yang keluar dari fakta yang sebenarnya maka teroris akan dapat angin dan kelonggaran, karena mereka bisa bebas bergerak di tengah-tengah masyarakat dan aman menyebarkan pemikiran mereka dan aman melakukan hal-hal yang sesuai dengan visi dan misi mereka."