Ahok: Kalau Aku Sekneg, Saya Pecat Direksi PPK Kemayoran
Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaha Purnama atau Ahok rupanya sudah
kesal dengan sikap Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran, yang
dianggap menjegal agar hibah lahan di Kemayoran ke Pemprov DKI Jakarta batal.
Padahal, menurut Ahok, lahan tersebut akan digunakan untuk keperluan rusun dan kampung atlet Asian Games 2018.
"Makanya kalau saya Sekneg, saya pecat semua direksi PPK Kemayoran," kata Ahok, di Balaikota, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Ahok berpendapat, saat ini masalah hibah tanah Setneg ada di PPK Kemayoran. Mereka terkesan mencari backing DPR, sehingga terkesan anggota dewan lah yang menolak.
"PPK nya enggak mau kasih dia cari backing DPR. Alasannya DPR enggak kasih," kata Ahok.
Cara-cara seperti inilah yang tidak disukai Ahok. Sementara, dirinya pun tidak tahu kalau Komisi II DPR belum memutuskan benar-benar membatalkan hibah itu.
"PPK rapat dengan Sekneg bilang nolak. Makanya bisa saja mereka jualan nama itu," tutup Ahok.
Tidak Menghargai Wapres
Ahok menilai ada yang tidak beres dengan PPK Kemayoran. Menurut dia, keingingan menghibahkan lahan Kemayoran ke DKI tidak hanya datang dari dirinya. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun punya keinginan serupa.
"Ini perintah Wapres loh. Sudah rapat Wapres minta. Masa Wapres enggak dihargain. Ini rapat loh," ujar dia.
Dalam berbagai pertemuan, JK menyampaikan sudah saatnya Kemayoran tak hanya dinikmati orang yang memiliki penghasilan lebih. Karena itu, fungsi komersil harus dikurangi untuk warga tidak mampu.
"Saya pikir ini permainan PPK Kemayoran kalau saya (Sekneg) direksinya saya pecat," tegas dia.
Saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu perkembangan proses hibah. Ahok yakin, Sekneg dibantu JK bisa menyelesaikan masalah ini.
"Gua enggak tahu dah, pokoknya saya cuma minta gimana caranya masa sih enggak bisa atasi direksi PPK Kemayoran," tutup Ahok.
Pemprov DKI Jakarta sudah beraudiensi dengan Sekretriat Negara dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait hibah lahan di Kemayoran. Sejatinya lahan 11,5 hektare di C2, C3, D10, D11, dan lapangan golf itu akan dibangun rusunawa sekaligus Kampung Atlet Asian Games 2018.
Padahal, menurut Ahok, lahan tersebut akan digunakan untuk keperluan rusun dan kampung atlet Asian Games 2018.
"Makanya kalau saya Sekneg, saya pecat semua direksi PPK Kemayoran," kata Ahok, di Balaikota, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Ahok berpendapat, saat ini masalah hibah tanah Setneg ada di PPK Kemayoran. Mereka terkesan mencari backing DPR, sehingga terkesan anggota dewan lah yang menolak.
"PPK nya enggak mau kasih dia cari backing DPR. Alasannya DPR enggak kasih," kata Ahok.
Cara-cara seperti inilah yang tidak disukai Ahok. Sementara, dirinya pun tidak tahu kalau Komisi II DPR belum memutuskan benar-benar membatalkan hibah itu.
"PPK rapat dengan Sekneg bilang nolak. Makanya bisa saja mereka jualan nama itu," tutup Ahok.
Tidak Menghargai Wapres
Ahok menilai ada yang tidak beres dengan PPK Kemayoran. Menurut dia, keingingan menghibahkan lahan Kemayoran ke DKI tidak hanya datang dari dirinya. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun punya keinginan serupa.
"Ini perintah Wapres loh. Sudah rapat Wapres minta. Masa Wapres enggak dihargain. Ini rapat loh," ujar dia.
Dalam berbagai pertemuan, JK menyampaikan sudah saatnya Kemayoran tak hanya dinikmati orang yang memiliki penghasilan lebih. Karena itu, fungsi komersil harus dikurangi untuk warga tidak mampu.
"Saya pikir ini permainan PPK Kemayoran kalau saya (Sekneg) direksinya saya pecat," tegas dia.
Saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu perkembangan proses hibah. Ahok yakin, Sekneg dibantu JK bisa menyelesaikan masalah ini.
"Gua enggak tahu dah, pokoknya saya cuma minta gimana caranya masa sih enggak bisa atasi direksi PPK Kemayoran," tutup Ahok.
Pemprov DKI Jakarta sudah beraudiensi dengan Sekretriat Negara dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait hibah lahan di Kemayoran. Sejatinya lahan 11,5 hektare di C2, C3, D10, D11, dan lapangan golf itu akan dibangun rusunawa sekaligus Kampung Atlet Asian Games 2018.
0 comments:
POST A COMMENT