Ridwan Kamil Akan TIndak LGBT

 

                                                  Ridwan Kamil

BANDUNG - Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexsual, Transgender) kini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat setelah kemunculan gerakan kampanye komunitas gay yang dilakukan di dunia maya. Kondisi ini menjadi sorotan semua pihak, termasuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Ridwan menilai keberadaan kaum LGBT merupakan urusan masing-masing individu. Namun akan menjadi sebuah pelanggaran jika publikasi LGBT dilakukan melalui kampanye secara terbuka.
"Kalau masalah LGBT ini, kami hidup tidak bisa sebebas-bebasnya seperti yang kita mau. Bahwa sebagian dari kita 'berbeda' kita kan gak tahu ya itu urusan masing-masing. Tapi pada saat ke ranah dan membuka diri kemudian mengajak secara tidak langsung, menurut saya itu yang melanggar etika dan norma dan pasti saya tindak," ujar Ridwan saat ditemui di rumah dinas wali kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Selasa (26/1),

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan Indonesia memiliki budaya ketimuran tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain melegalkan LGBT. Sehinga ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar.
"Kami hidup di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara. Ada norma yang tidak boleh dilanggar. Kalaupun ada preferensi seksual pribadi, tidak boleh terekspose atau melakukan kampanye publik terhadap norma yang tidak diterima di Indonesia," kata Emil.

Pemkot Bandung sendiri lanjut Emil akan menindak para pelaku kampanye gerakan LGBT jika terjadi di Kota Bandung. Menurut dia, media sosial sendiri memiliki norma-norma harus dipatuhi setiap penggunanya. Sehingga ketika dilakukan dianggap melewati batas, maka akan melanggar norma.
"Jadi kalau ada publikasi akun begitu, pasti saya cari upaya untuk memblokir atau melakukan tindakan. Pentingnya keluarga teh kan di situ. Makanya tahun ini kami akan ada program insyaallah magrib mengaji, launching pendidikan karakter kota Bandung berbasis agama, budaya sunda, bela negara, cinta lingkungan salah satunya memprotect itu," papar Emil.

Dituding Dinas Pertanian Jual Soto Babi, Marjuki Tak Terima

 Marjuki menduga ada orang yang tidak senang dengan dagangannya, lalu mencampurnya dengan daging babi.

BANTUL - Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang dihebohkan dengan makanan bakso dan soto yang mengandung daging babi.

Namun, hal itu dibantah Marjuki si penjual soto di Jalan Parangtritis KM 4, Bangunharjo, Sewon, yang dituduh menjual makannya dengan mencampur daging babi ke dalam sotonya.
"Sumpah, saya tidak pernah mencampur daging sapi dengan babi untuk soto saya," ujar Marjuki membantah atas tuduhan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul yang menyatakan sotonya mengandung daging babi, Sabtu (23/1/2016).

Sejak memperoleh surat itu ia tidak pernah lagi membuka warungnya hingga saat ini. Ia pun bersumpah tidak pernah menggunakan daging babi dalam sotonya.
Marjuki mengaku selama ini mendapatkan pasokan daging sapi untuk sotonya dari salah seorang pejual di Pasar Beringharjo. Menurut dia, selama ini dirinya tidak bermasalah mendapatkan daging sapi tersebut.

"Saya kaget saat menerima surat dari dinas tertanggal 18 Januari 2015 itu. Saya percaya dengan yang jual kalau tidak ada campuran. Kami sudah lama langganan dan diantar ke sini dagingnya. Ya kaget sekali ada surat itu," ungkap Marjuki.

Ia pun megatakan, jika sebelumnya tidak pernah didatangi pihak dinas untuk melakukan uji makanan soto miliknya.

Karena itu, ia menduga ada uji coba yang dilakukan secara diam diam dan pengetesan secara tersembunyi.

Marjuki pun menilai hal itu penuh kejanggalan. Lantaran itulah, ia akan mendatangi Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul. Hal ini untuk mempertanyakan dan mengetahui kejelasan tentang kasus ini.
"Kalau di surat itu tanggal 10 Desember katanya ambil sampelnya. Tapi saya tidak pernah lihat ada petugas datang seperti kalau ada sidak begitu. Kami enggak tahu. Tahu-tahu ada surat itu," papar Marjuki.

Ia bahkan menduga ada orang yang tidak senang dengan dagangannya, lalu mencampurnya dengan daging babi.
"Siapa yang bisa memastikan prosesnya berjalan benar? Harusnya kan juga ada surat atau bilang kalau mau ambil sampel," terang Marjuki.

Sementara itu Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, Agus Rachmad Susanto mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih detail.

Ia meminta waktu hingga senin mendatang untuk menjelaskan semuanya termasuk standar pengambilan sampel dan terbitnya surat tersebut.
"Saya enggak bisa jelaskan sekarang. Saya khawatir nanti omongan saya malah diplintir. Besok Senin saja di kantor saya jelaskan," ungkap Agus