Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok curiga Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran
adalah dalang dari gagalnya hibah lahan ke Pemprov DKI Jakarta. Sebab,
dia yakin DPR masih punya hati untuk membela kepentingan rakyat.
"Makanya kalau menurut saya enggak mungkin, masa DPR enggak bela rakyat malah bela komersial," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Ahok mendapat laporan hasil rapat dari Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono terkait batalnya
hibah karena PPK Kemayoran dan DPR bersikeras
menggunakan lahan itu untuk komersial. Padahal, pemprov ingin
menggunakan lahan itu untuk rusunawa warga yang semula tinggal di
kawasan kumuh.
"Kalau komersial mah swasta saja. BUMD kita Jakpro enggak main bisnis gitu," lanjut Ahok.
Pemukiman kumuh di Kemayoran memang sangat banyak. Warga biasanya meminta dipindahkan ke lokasi yang terdekat. Lahan PPK Kemayoran adalah satu-satunya yang memiliki lahan luas.
"Di situ kan banyak kawasan kumuh, mereka minta yang deket dong. Yang paling deket sama Kemayoran tanahnya luas di mana, tinggal punya PPK Kemayoran," tutup Ahok.
"Makanya kalau menurut saya enggak mungkin, masa DPR enggak bela rakyat malah bela komersial," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
"Kalau komersial mah swasta saja. BUMD kita Jakpro enggak main bisnis gitu," lanjut Ahok.
Pemukiman kumuh di Kemayoran memang sangat banyak. Warga biasanya meminta dipindahkan ke lokasi yang terdekat. Lahan PPK Kemayoran adalah satu-satunya yang memiliki lahan luas.
"Di situ kan banyak kawasan kumuh, mereka minta yang deket dong. Yang paling deket sama Kemayoran tanahnya luas di mana, tinggal punya PPK Kemayoran," tutup Ahok.
0 comments:
POST A COMMENT