NASIONAL - POLITIK : Pemprov Papua Murka !.

Berita Hari Ini : 3 Menteri Jokowi Diam Diam Kunjungi Freeport, Pemprov Papua Murka !

Pasca kedatangan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, ke PT Freeport Indonesia akhir pekan lalu ternyata membuahkan masalah.

Alih – alih sebab masalah kabarnya pmerintah setempat di kabarkan sempat kecewa dan naik pitam akibat sikap ketiga para pejabat tersebut.

Sempat terdengar kabar, Gubernur Papua Lukas Enembe, kecewa dan kesal lantaran tiga menteri Kabinet Kerja itu diam-diam berkunjung ke area pertambangan PT Freeport Indonesia.

Dalam hal ini Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika, Papua menyatakan bahwa dirinya saat itu telah mendengar Gubernur sangat marah sedangkan pihaknya juga ikut marah di karenakan ketiga Menteri itu datang melakukan kunjungan kerja di PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemda setempat.

Dirinya juga menambahkan bahwa saat ini ia sedang berada di Manado, Sulawesi Utara, guna menghadiri rapat kerja dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Agraria, dan Kementrian terkait lainnya soal penyelesaian status hukum tanah – tanah bandara bekas peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Ketiga menteri didampingi sejumlah pejabat teras BUMN itu, tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, pada Sabtu (19/9) pukul 04.30 WIT. Mereka menumpang pesawat Airfast milik PT Freeport Indonesia.

Rombongan itu akhirnya melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan helikopter Airfast milik PT Freeport. Eltinus mengatakan, baru mengetahui kegiatan kunjungan kerja ketiga menteri itu sehari setelahnya.

Mengenai hal ini juga Eltinus selaku Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan menyampaikan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, Eltinus juga mempertanyakan kepentingan apa di balik kunjungan ketiga Menteri secara diam – diam tersebut.

Dirinya juga menilai selama ini pemerintah pusat memberikan hak – hak yang sangat istemewa kepada PT Freeport Indonesia.

Sehingga menurut Eltinus para Pejabat Jakarta tak pernah merasa ada Pemerintahan Papua yang juga mempunyai hak dan kewenangan mengatur dan mengawasi Freeport.

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia yang menjalin kontrak karya I dengan Pemerintah Indonesia pada 1967.

Mereka memperpanjang kegiatan pengerukan emas dan hasil tambang lainnya melalui kontrak karya tahap II pada 1991, semasa pemerintahan Presiden Soeharto.

facebook

twitter

google+