BERITA | Nasional - Jokowi Bakal Dicap Takut JK Jika Tak Copot Menteri Rini | BLOG GIAK INDONESIA.COM
Breaking News
Loading...

Sunday, 20 December 2015

BERITA | Nasional - Jokowi Bakal Dicap Takut JK Jika Tak Copot Menteri Rini

Presiden Jokowi Dan Wapres Jusuf Kalla

Jakarta - Publik menanti sikap tegas Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno, sesuai rekomendasi Pansus Pelindo II DPR. Jika tidak, Jokowi akan dikesankan segan, bahkan takut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Direktur Energi Watch, Ferdinand Hutahaean mengatakan Jokowi akan  tersandera bila mempertahankan Menteri Rini di Kabinet Kerja. Terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Dirut PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka korupsi pembelian mobile crane pada tahun 2010. 

“Fakta yang mencuat sekarang ini, Rini Soemarno tak mungkin dipertahankan. Jika dipertahankan, justru akan menyandera Presiden. Bahkan bisa jadi beban bagi Presiden. Karena itu, tak ada jalan lain, selain Presiden melepaskan beban tersebut,” kata Ferdinand di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Dengan berani mencopot Menteri Rini, Presiden Jokowi juga akan terbebas dari tarik menarik kepentingan di kabinet. Menurut Ferdinand, saatnya Jokowi membuktikan diri sebagai panglima tertinggi di pemerintahan. 

Jika tidak, Ferdinan khawatir Jokowi berada dalam bayang-bayang JK. "Akan ada kesan Jokowi takut dengan Kalla," sambungnya. 

Ini lantaran sejak ramai kasus Pelindo, JK di sebut-sebut sebagai "pelindung" RJ Lino. Meski Wapres dengan tegas membantahnya.

"Sekarang Jokowi harus mendengar suara rakyat, suara publik yang menginginkan Rini  dicopot dari posisinya dan segera diganti. Ini penting bagi Presiden, konsistensi dalam ucapan dan tindakan harus dipelihara," katanya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengingatkan Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR, jika presiden benar-benar menaati konstitusi.

"Ini pansus angket jadi punya tahapan. Pembuktian pelanggaran konstitusi dan peraturan undang-undang sudah ada dasar hukumnya. Kalau Presiden mau dengar silakan, sehingga tentu saja kalau presiden taat konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Wajib hukumnya presiden menindaklanjuti rekomendasi DPR," ucap Rieke kemarin.

Menanggapi rekomendasi Pansus Pelindo DPR soal pencopotan Menteri Rini dan RJ Lino, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rekomendasi hanya sebagai saran politik.

JK menegaskan, pemerintah memiliki pertimbangan lain untuk melaksanakan atau menolak rekomendasi tersebut.

google+

linkedin

About Author
  • Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Sed posuere consecteturDonec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Read More

    0 comments:

    POST A COMMENT

     

    About Us

    animasi-bergerak-kapal-laut-0197 Hubungi : Bapak DEDY S: 0812-1315-4156 | Jasa Pengiriman Laut

    Gallery