Berita Terkini : Kenaikan Tunjangan PNS Sengsarakan Rakyat ?

Tukin Hanya Akan Sengsarakan Rakyat

Smeaker.com – Kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dinilai hanya menyengsarakan rakyat saja.

Hal tersebut lantaran ada saja beberapa K/L yang tidak masuk dalam usulan tukin mendapatkan kenaikan tunjangan yang berkisar Rp 1,9 juta-Rp 26 juta perbulan tersebut.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta pemerintah agar membatalkan saja penyesuaian tukin sejumlah K/L. karena dalam hal ini kebijakan tersebut hanya menguntungkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja.

“Lebih baik dibatalkan saja. Birokrat sih enak, senang dapat tambahan gaji dari APBN atas nama tunjangan. Sedangkan rakyat mencari uang Rp 5.000 saja susahnya bukan main. Itu menandakan APBN kita hanya diperuntukkan bagi PNS,” tegas dia di Jakarta, Kamis (3/12) seperti yagn dikutip dari Liputan6.com.

Uchok mengatakan, uang negara di APBN yang seharusnya meruoakan kepentingan untuk rakyat malah terus dipangkas anggaran subsidinya di APBN hanya agar APBN menjadi lebih sehat dalam rangka reformasi fiskal.

“Rakyat tidak dapat apa-apa atau jatah dari APBN. Subsidi dikurangi, lalu malah dialihkan untuk kenaikan tunjangan. Ini benar-benar revolusi mental ala Jokowi,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut pengajuan sesuai peraturan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi 2015-2019 dan peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Kementerian PAN RB telah melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 22 K/L yang mengajukan usulan kenaikan tunjangan kerja.

Sebanyak 22 K/L tersebut, antara lain :