SpeedMedia-Online.com - Jakarta -
Dana Moneter Internasional (IMF) mengapresiasi kebijakan ekonomi yang
ditempuh otoritas di Indonesia. IMF menilai prospek ekonomi Indonesia
jangka menengah masih akan positif.
Hal ini didukung agenda kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan melibatkan rakyat banyak (inklusif), namun tetap menekankan stabilitas.
Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia juga dianggap telah tepat, dan telah mendukung penyesuaian ekonomi terhadap tekanan eksternal.
Pengambil kebijakan juga telah memberi respons yang tepat saat terjadi gejolak di pasar keuangan, dengan fleksibilitas nilai tukar dan imbal hasil obligasi Pemerintah, serta usaha pendalaman pasar keuangan.
Sebab itu, prospek ekonomi Indonesia tetap solid. Otoritas di Indonesia telah menempuh langkah-langkah signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini untuk memperkuat kerangka kebijakan, antara lain mencakup kebijakan moneter serta fiskal yang berhati-hati (prudent).
"Ini seperti terlihat dalam reformasi subsidi BBM pada tahun 2015, telah mampu berkontribusi kepada stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan. Hal tersebut juga telah membawa Indonesia melewati berbagai tantangan sepanjang 2015”, jelas Luis E Breuer, Pimpinan Tim IMF yang berkunjung ke Jakarta pada 3 hingga 17 Desember 2015 dalam siaran persnya, Rabu (23/12/2015).
Kunjungan Tim IMF ke Jakarta dilakukan dalam rangka berdiskusi mengenai perkembangan ekonomi terkini Indonesia serta prospek jangka pendek-menengah. Diskusi dilakukan dengan perwakilan dari Pemerintah, Bank Indonesia, lembaga publik lainnya serta sektor swasta.
Di sisi fiskal, IMF memandang Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi yang tepat sasaran, dengan peningkatan belanja infrastruktur dan program sosial yang menyasar pada target yang tepat. Otoritas terkait telah berhasil melakukan pengurangan subsidi BBM dan bantuan tunai bersyarat dan investasi publik.
Selain itu, berbagai usaha penguatan kerangka fiskal yang tengah dilakukan, seperti rencana penyesuaian anggaran 2016 berdasarkan penerimaan 2015, juga mendapat apresiasi.
IMF juga menyatakan bahwa kebijakan fiskal perlu disusun dalam rencana jangka menengah, sebagai rujukan bagi program-program Pemerintah.
Selanjutnya, indikator-indikator sektor keuangan menunjukan bahwa sektor perbankan Indonesia masih solid.
Hal ini antara lain terlihat dari tingkat permodalan dan profitabilitas yang baik, meski tingkat Non Performing Loan (NPL) sedikit meningkat. Beberapa langkah telah dilakukan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, antara lain melalui peningkatan teknik pengamatan (surveillance) sektor keuangan, serta pengenalan kebijakan lindung nilai (hedging) untuk mengatur risiko nilai tukar utang korporasi.
Dalam hal ini, pengesahan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menjadi sangat penting untuk memperkuat kerangka kelembagaan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.
Paket-paket kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan sejak Agustus 2015 juga dianggap mampu memberi sinyal mengenai strategi baru untuk memperbaiki iklim bisnis dan mengurangi biaya dalam berusaha (cost of doing business).
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Komitmen yang kuat juga ditunjukan oleh seluruh lembaga/otoritas untuk melanjutkan reformasi struktural, termasuk meninjau kembali investasi yang dilakukan di dalam dan luar negeri serta keuntungan yang diperoleh dari perdagangan regional.
Praktik ketenagakerjaan yang kini lebih fleksibel telah mampu menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi swasta baru.
Hal ini didukung agenda kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan melibatkan rakyat banyak (inklusif), namun tetap menekankan stabilitas.
Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia juga dianggap telah tepat, dan telah mendukung penyesuaian ekonomi terhadap tekanan eksternal.
Pengambil kebijakan juga telah memberi respons yang tepat saat terjadi gejolak di pasar keuangan, dengan fleksibilitas nilai tukar dan imbal hasil obligasi Pemerintah, serta usaha pendalaman pasar keuangan.
Sebab itu, prospek ekonomi Indonesia tetap solid. Otoritas di Indonesia telah menempuh langkah-langkah signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini untuk memperkuat kerangka kebijakan, antara lain mencakup kebijakan moneter serta fiskal yang berhati-hati (prudent).
"Ini seperti terlihat dalam reformasi subsidi BBM pada tahun 2015, telah mampu berkontribusi kepada stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan. Hal tersebut juga telah membawa Indonesia melewati berbagai tantangan sepanjang 2015”, jelas Luis E Breuer, Pimpinan Tim IMF yang berkunjung ke Jakarta pada 3 hingga 17 Desember 2015 dalam siaran persnya, Rabu (23/12/2015).
Kunjungan Tim IMF ke Jakarta dilakukan dalam rangka berdiskusi mengenai perkembangan ekonomi terkini Indonesia serta prospek jangka pendek-menengah. Diskusi dilakukan dengan perwakilan dari Pemerintah, Bank Indonesia, lembaga publik lainnya serta sektor swasta.
Di sisi fiskal, IMF memandang Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi yang tepat sasaran, dengan peningkatan belanja infrastruktur dan program sosial yang menyasar pada target yang tepat. Otoritas terkait telah berhasil melakukan pengurangan subsidi BBM dan bantuan tunai bersyarat dan investasi publik.
Selain itu, berbagai usaha penguatan kerangka fiskal yang tengah dilakukan, seperti rencana penyesuaian anggaran 2016 berdasarkan penerimaan 2015, juga mendapat apresiasi.
IMF juga menyatakan bahwa kebijakan fiskal perlu disusun dalam rencana jangka menengah, sebagai rujukan bagi program-program Pemerintah.
Selanjutnya, indikator-indikator sektor keuangan menunjukan bahwa sektor perbankan Indonesia masih solid.
Hal ini antara lain terlihat dari tingkat permodalan dan profitabilitas yang baik, meski tingkat Non Performing Loan (NPL) sedikit meningkat. Beberapa langkah telah dilakukan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, antara lain melalui peningkatan teknik pengamatan (surveillance) sektor keuangan, serta pengenalan kebijakan lindung nilai (hedging) untuk mengatur risiko nilai tukar utang korporasi.
Dalam hal ini, pengesahan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) menjadi sangat penting untuk memperkuat kerangka kelembagaan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.
Paket-paket kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan sejak Agustus 2015 juga dianggap mampu memberi sinyal mengenai strategi baru untuk memperbaiki iklim bisnis dan mengurangi biaya dalam berusaha (cost of doing business).
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Komitmen yang kuat juga ditunjukan oleh seluruh lembaga/otoritas untuk melanjutkan reformasi struktural, termasuk meninjau kembali investasi yang dilakukan di dalam dan luar negeri serta keuntungan yang diperoleh dari perdagangan regional.
Praktik ketenagakerjaan yang kini lebih fleksibel telah mampu menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi swasta baru.
0 comments:
POST A COMMENT