NASIONAL - BISNIS - Bea Cukai - Ketentuan Impor Besi atau Baja

Impor Besi atau Baja

Pengertian dari Besi atau Baja menurut peraturan Menteri Perdagangan adalah "produk dari peleburan paduan besi karbon dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut."

Pemerintah Republik Indonesia beranggapan bahwa perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif dalam hal produksi, distribusi, serta perdagangan yang terkait besi baja belum tercipta secara maksimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam hal tertib administrasi di bidang impor besi atau baja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah kebijakan di bidang

impor besi atau baja dan perlu ditetapkan sebuah Peraturan Menteri Perdagangan untuk mengatur hal tersebut, dengan demikian disusunlah sebuah PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA dengan diterbitkannya PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA.

Ketentuan Impor Besi atau Baja.

Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka sebagaimana diatur dalam pasal

2, Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan

tersebut diatas hanya dapat diimpor oleh:

1. IP-Besi atau Baja; atau
2. IT-Besi atau Baja.

Selengkapnya klik disini untuk mendownload: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

Pasal 3

1. Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan
   sebagai IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
   perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan
   melampirkan dokumen:
   1. fotokopi Angka Pengenal Importir (API):
      1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) untuk perusahaan sebagai IP-Besi atau Baja; atau
      2. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk perusahaan sebagai IT-Besi atau Baja;
   2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi;
   3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   4. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
   5. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral.


2. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai
   IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja paling lama
   dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima
   dengan lengkap dan benar.


3. Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi
   atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan
   berakhirnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

1. Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi
   atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor
   terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan.


2. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis dan jumlah barang, klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, dan pelabuhan tujuan.


3. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor
   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan
   Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam
   penyelesaian kepabeanan di bidang impor.


4. Seluruh beban biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang
   dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung
   oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang bersangkutan.

Pasal 7

1. Besi atau Baja asal impor yang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan
   Bebas dan Pelabuhan Bebas serta dari Tempat Penimbunan Berikat yang akan
   dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan
   Peraturan Menteri ini.


2. Besi atau Baja asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
   dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh
   Surveyor di kawasan tempat barang dimaksud.

Pasal 8

Ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku terhadap Besi atau Baja yang

dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean dari Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat atau Besi atau

Baja yang diimpor oleh:

1. IP-Besi atau Baja di bidang industri otomotif dan komponennya,
   industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan
   komponennya serta industri alat besar dan komponennya;


2. IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang telah mendapatkan
   penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas oleh Direktorat Jenderal Bea
   dan Cukai Kementerian Keuangan;


3. Industri Pengguna (user) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi
   Industri (SKVI) melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS)
   atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri
   Keuangan berdasarkan perjanjian Internasional
   (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik
   Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja;


4. Perusahaan yang telah memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri
   (SKVI) yang masih berlaku melalui fasilitas Bea Masuk Ditanggung
   Pemerintah (BM-DTP);


5. Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
   (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan,
   perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit
   tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana
   pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir
   Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 12

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap:

1. Besi atau Baja yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26
   ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan


2. Besi atau Baja yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

facebook

twitter

Tweet

google+

linkedin