Korupsi Lampu Jalan Kembali Jabat Kadishub Maros

Pekerja merapihkan lampu PJU yang telah diganti dengan lampu hemat energi LED di Jakarta, Selasa (29/12). Pemrov DKI Jakarta mengganti lampu listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dari konvensional menjadi lampu hemat energi LED.

MPI-GIAK.com, Makassar - Rachmat Bustar, tersangka kasus dugaan korupsi lampu jalan tahun anggaran 2011, kembali menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros setelah penahanannya ditangguhkan oleh Mabes Polri.

 

"Seminggu lalu, Rachmat Bustar datang melapor ke sini. Dirinya mengaku siap untuk kembali bertugas sebagai kepala dinas. Sesuai aturan, kami pun membuat SK-nya," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros Arwin Malik pada wartawan, Selasa (26/1/2015) lalu.

Arwin menyatakan keputusan pengembalian jabatan Rachmat karena belum adanya keputusan hukum yang bersifat tetap (incrach). Selama ditinggalkan Rachmat, jabatan tersebut dipegang pelaksana harian.

Namun karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, penahanan Rahmat semestinya tidak bisa ditangguhkan, kecuali ia sakit.

"Keputusan mengembalikan jabatan Rachmat Bustar sudah sesuai aturan, karena proses hukumnya belum jelas dan belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap," ujar Arwin.

Sementara itu, Staf Badan Pekerja Anti Corruption Coummittee (ACC) Wiwin Suwandi mengatakan, penangguhan penahanan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang menjadi subjektivitas penyidik.

"Pembantaran dengan penangguhan itu berbeda. Karena kalau ia sakit, penyidik akan mengantarnya ke rumah sakit, tapi masih dalam status penahanan. Penangguhan penahanan tersangka korupsi itu melanggar azas keadilan," ucap Wiwin.

15 Lembaga Pendukung ISIS

Kapolri : Jendral Polisi Badrodin Haiti.

MPI-GIAK – Munculnya kembali aksi teror di Indonesia, ditambah dengan pengakuan kelompok ISIS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Membuat masyarakat terhenyak, ternyata ISIS benar-benar ada dan menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Sehingga pihak keamanan dibantu masyarakat  mau tidak mau harus bekerja keras mengusut dan menindak tegas apapun yang dapat mengganggu kedaulatan negeri ini, terutama Teroris saat ini "ISIS".

Pengusutan itupun membuahkan hasil, salah satunya Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti telah merilis  organisasi atau organisasi di tanah air yang berafiliasi hingga disebut pendukung  Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti telah merilis  organisasi atau organisasi di tanah air yang berafiliasi hingga disebut pendukung  Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Iya, ada tiga kelompok besar organisasi radikal di Indonesia. Dan ada kurang lebih 21 kelompok organisasi yang memang mendukung ISIS,” ujar Badrodin depan ulama dan santri saat perayaan “Silaturahmi Nasional 90 Tahun Pesantren Gontor, Tangerang, Sabtu (23/1) lalu.

Adapun lembaga itu sebagai berikut :

1. Jamaah Islamiah, targetnya adalah barat.

2. Tauhid Wal Jihad, targetnya semua orang yang tidak sehaluan dianggap kafir.

3. NII, hanya sekelompok kecil saja dari NII yang melakukan kekerasan

Sementara 15 dari 21 kelompok organisasi pendukung ISIS adalah :

1. Majelis Mujahidin Indonesia Timur

2. Mujahidin Indonesia Barat

3. Ring Banten

4. Jamaah Ansharut Tauhid

5. Jamaat al-Tawhid wal-Jihad

6. Pendukung dan Pembela Daulah Islam

7. Jemaah Ansauri Daulah

8. Ma’had Ansyarullah

9. Laskar Dinullah

10. Gerakan Tauhid Lamongan

11. Halawi Makmun Grup

12. Ansharul Khilafah Jawa Timur

13. IS Aceh

14. Ikhwan Muahid Indonesi fil Jazirah al-Muluk

15. Khilafatul Muslimin

1800 lilin dinyalakan saat memasuki tahun Monyet Api

Sebanyak 1800 lilin dinyalakan saat memasuki tahun Monyet Api sebagai simbol penerang kehidupan. Selain itu warga Tionghoa juga menggelar ritual dan doa memohon keselamatan dan kerukunan antar umat beragama tetap terjaga.

Seorang warga Tionghoa menyalakan lilin pada malam pergantian tahun baru Imlek menyambut Imlek 2567 tahun Moyet Api di Wihara Dharmakirti Jalan Inspektur Marzuki Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (07/02/2016). 

Rumah susun ini diperuntukkan bagi para buruh.

Resmikan Rumah Susun Hak  Sewa (RUSUNAWA)

MPI-GIAK.com - Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Dirut BTN Maryono menghadiri peresmian rumah susun sewa (rusunawa) di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (07/02/2016). 

Resmikan Rumah Susun Hak  Sewa (RUSUNAWA)

Rumah susun yang dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektare dan memiliki dua tower ini ini sanggup menampung sedikitnya 472 warga.

Rumah susun ini diperuntukkan bagi para buruh.

Longsor di Purworejo, 7 Orang Diduga Tertimbun Tanah

Jumlah Korban Tewas Bencana Longsor Purworejo Menjadi 7 Orang

Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purworejo, Jateng sejak siang hingga malam hari ini mengakibatkan bencana longsor di Desa Penungkulan, Kecamatan Gebang.

MPI-GIAK.com – Pada hari Jumat 5 Februari 2016 lalu, musibah tanah longsor telah terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan menimpa tiga rumah warga. Sebanyak tujuh orang dinyatakan hilang tertimbun longsor.

Seperti yang dikutip dari antara, Warga Suwining, Nano Suwarno mengatakan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purworejo pada Jumat (5/2) siang hingga malam hari ini mengakibatkan bencana longsor yang menimbun dua rumah di RT003/004 Desa Penungkulan milik Amat Saringat dan Rahman kondisinya rata dengan tanah.

Korban longsor di Dusun Siwinon tersebut akhirnya telah ditemukan. Sebelumnya, jumlah korban yang telah ditemukan dan diketahui identitasnya baru ada lima orang. Dan, kabar terbaru telah diketahui, ada dua korban lagi yang ditemukan dalam keadaan tewas.
“Korban ditemukan pada pukul 15.15 WIB hari ini. Mereka ditemukan di kedalaman 5 meter dan tidak jauh dari rumah mereka,” kata Kepala Basarnas Jawa Tengah, Agus Haryono, dalam pesan singkat, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (7/2/2016).

Identitas dari kedua korban tewas tersebut juga sudah diketahui. Dua korban tewas tersebut adalah Salimah (65) dan Triyanto (10). Keduanya ditemukan di titik dan kedalaman yang berbeda. Salimah ditemukan terjepit diantara reruntuhan rumahnya, sedangkan Triyanto ditemukan dalam keadaan terjepit beton.

“Kita evakuasi (Triyanto) dengan menggunakan alat ekstrikasi,” lanjut Agus.

Dalam mengevakuasi para korban longsor ini, dibentuk tim evakuasi gabungan, yang anggotanya terdiri dari BPBD, SAR, TNI, dan Polri. Pada evakuasi kali ini melibatkan sekitar 250-300 personel. Hingga saat ini tim gabungan tersebut masih berupaya untuk mengevakuasi daerah tersebut, walau sempat terkendala oleh cuaca buruk.

Kelima korban sebelumnya juga telah diketahui identitasnya oleh para tim evakuasi, yakni Amat Sarengat (80), Sumini (80), Suprapti (45), Fitri (16) dan Erni Yulianti (8), sehingga jumlah korban tewas pada bencana tanah longsor di Purworejo kali ini berjumlah tujuh orang. Adapun penyebab tanah longsor ini adalah hujan deras yang tidak berhenti mengguyur Purworejo sejak Jumat siang.

Pesta Daging Babi Yang Dinanti

Festifal kuliner daging babi

Festival aneka makanan babi yang diklaim sebagai pertama di Semarang menuai diskusi publik, setelah sebuah ormas Islam dilaporkan protes atas penyelenggaraannya.

Acara yang diberi nama Pork Festival 2016 ini diselenggarakan pada Kamis (04/02) hingga Senin (08/02) mendatang untuk memperingati tahun baru Imlek, kata Komunitas Kuliner Semarang selaku panitia.

Selain memperkenalkan makanan olahan daging babi yang tidak banyak ditemui, mereka mengklaim bahwa acara ini diadakan juga untuk membangun toleransi.

“Saya tidak khawatir (menimbulkan masalah) karena Semarang mempunyai tolerasi yang tinggi. Masjid Kauman saja hanya berjarak setengah kilometer dari Pecinan. Kita beda tapi tidak ada masalah karena masing-masing bisa memahami dan itu sudah terbiasa sejak ratusan tahun lalu," kata Firdaus Adi Negoro, penyelengara Pork Festival, seperti dilaporkan wartawan lokal Nonie Arni.

• Sebuah propaganda yang disamarkan untuk menjuknan semakin kuatnya cengkraman Cina di Indonesia yang dismarkan dengan festifal kuliner, atau bahkan provokasi ? hanya Tuhan yang tahu..

• Test case pertama di Semarang jika sukses selanjutkan akan dilakukan di kota lain ? entahlah !

Revisi UU Otsus, Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Papua

MPI-GIAK.COM — Direktur Eksekutif Irian Institue, Moksen Idris Sirfefa beranggapan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mendesak untuk segera dilakukan. Sebab, revisi tersebut dianggap dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Lebih lanjut, Moksen juga berharap agar revisi itu nantinya bisa masuk ke dalam Program Legislasi Nasional tahun 2016.

Jika dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat 9 sektor strategis pembangunan, maka pada revisi nantinya akan menekankan pada 25 sektor strategis pengbangunan, misalnya perekonomian dan investasi daerah, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, kebudayaan, hak atas kekayaan intelektual, kependudukan dan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, dengan lebih banyak penekanan di sektor strategis pembangunan, maka pengalokasian program dan anggaran pun akan lebih fokus dalam mempercepat pergerakan pembangunan serta ekonomi pada berbagai sektor.

Di samping itu, melalui UU tersebut, sinergi antara program pemerintah dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten bisa berjalan dalam bingkai otonomi khusus, sesuai dengan program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK, khususnya di Papua.

“Saran saya kepada pemerintah khususnya kementerian-kementerian terkait untuk meninjau kembali draft Revisi UU Otsus ini. Tinggal dimatching-kan saja. Yang penting kalau mau mengetahui keinginan rakyat Papua sekarang, maka bacalah revisi UU ini,” tutur Moksen, Sabtu (6/2).

“Karena itu, revisi ini akan memberikan peran besar atau asas pengakuan, perlindungan, penguatan pemerataan, perwakilan, perdamaian dan juga persamaan bagi pembangunan dan kemasyarakatan di Papua,” lanjutnya.

Hal yang senada juga turut diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, bahwasanya akan lebih baik apabila Undang-Undang tentang Otsus Papua tersebut direvisi sehingga dapat memberikan pelimpahan dan distribusi kewenangan dari pusat ke daerah.

“Jadi tidak hanya sekadar revisi, tapi harus ada skema peletakan kewenangan khusus. Ini khususnya karena ada kewenangan tambahan, bisa itu ke Provinsi atau Kabupaten/Kota,” kata Margarito.

Di sisi lain, Direktur Riset Akbar Tandjung Institute, Alfan Alfian menuturkan bahwa ada baiknya Gubernur Papua dan Papua Barat melakukan negosiasi terkait hal tersebut kepada Presiden Jokowi guna menjelaskan serta meyakinkan bahwa pemerintah Papua memiliki konsep yang lebih realistis dan komprehensif.

Warga Suku Anak Dalam Serahkan Senjata Api ke TNI

MPI-GIAK.COM – Ada sebanyak empat orang perwakilan Suku Anak Dalam menyerahkan sejumlah 25 pucuk senjata api kepada aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Senjata tersebut diserahkan kepada Korem 042 Garuda Putih (Gapu), Provinsi Jambi.

Penyerahan senjata oleh beberapa orang Suku Anak Dalam tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Korem 042/Gapu. Seperti diketahui, sejak tanggal 29 Januari lalu, jajaran Korem 042/Gapu tengah mengadakan Operasi Serbuan Teritorial. Kegiatan tersebut adalah wujud dari kegiatan sosial yang dilakukan TNI kepada masyarakat, termasuk warga Suku Anak Dalam, agar dapat tercipta tertib hukum di masyarakat.

Sebelum melakukan Operasi Teritori ini, pihak TNI sempat melakukan pendekatan kepada warga Suku Anak Dalam. Hal ini dimaksudkan untuk memberi informasi dan bimbingan kepada warga Suku Anak Dalam mengenai kesadaran hukum di masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui di dalam UU Darurat 12/1951, bahwa kepemilikan senjata api di Indonesia memang tidak sembarang orang diperbolehkan.

Kolonel Inf TNI, Makmur Umar , mengatakan bahwa upaya dari Korem 042/Gapu untuk mengamankan kepemilikan senjata api para warga Suku Anak Dalam dan masyarakat umum lainnya adalah sebagai sinergitas antara aparat intelejen dan Teritorial.

”Aparat Intelijen melakukan penggalangan secara terbatas, sementara kegiatan pembinaan Teritorial dilakukan melalui komunikasi sosial dengan masyarakat Suku Anak Dalam,” ujar Makmur dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, pada Jumat (29/1).

Makmur juga mengharapkan, bagi warga Suku Anak Dalam lain yang belum menyerahkan senjata api kepada Babinsa atau Koramil, untuk segera menyerahkannya. Senjata tersebut meliputi senjata laras panjang ataupun laras pendek. Hingga saat ini, pembinaan rutin masih dilakukan oleh TNI kepada warga Suku Anak Dalam.

Adapun wilayah penyerahan senjata api tersebut, terdiri dari : Kodim 0415/Bth (Kabupaten Batanghari 40 pucuk dan Kabupaten Muara Jambi 3 pucuk), Kodim 0416/Bute (Kabupaten Muaro Bungo 3 pucuk dan Kabuapten Muara Tebo 1 pucuk), Kodim 0417/Kerinci (Kabupaten Kerinci 3 pucuk), Kodim 0419/Tanjab (Kabupaten Tanjab Barat 1 pucuk), Kodim 0420/Sarko (Kabupaten Merangin 1 pucuk dan Kabupaten Sarolangun 5 pucuk).

Menolak Pembangunan Kereta Cepat

MPI-GIAK.COM – Proyek pembangunan kereta cepat rencananya tetap akan mulai dikembangkan pada akhir bulan ini. Meski, ada banyak pihak yang merasa bahwa pembangunan kereta berkecepatan 250 kilometer per jam yang akan menempuh jarak Jakarta-Bandung ini bukan suatu proyek urgen untuk masyarakat.

Farid Gaban salah satu wartawan senior yang kini menjadi editor Geo Times,menyampaikan alasannya menolak proyek pembangunan kereta yang menghabiskan dana US$ 5,5 miliar ini.

Alasan pertama yang diungkapkan Farid adalah Ia menganggap ada unsur manipulatif dalam memutuskan jenis proyek ini. Meski Presiden dan menteri-menterinya selalu mengatakan bahwa proyek ini adalah murni swasta alias tidak menggunakan dana APBN, namun melihat keterlibatan perusahaan negara (BUMN) dalam konsorsium adalah suatu fakta yang sulit diabaikan untuk melihat proyek ini ada campur tangan segelintir pihak dari pemerintahan.

Farid mengatakan memang tidak secara langsung APBN mendanai proyek ini, namun dengan keterlibatan BUMN didalamnya secara tidak langsung negara ikut bermain lewat penyertaan modal ke BUMN tersebut. Ia menduga kenapa jajaran pemerintahan senada menyebut proyek ini sebagai proyek swasta murni karena pemerintah sebenarnya sadar akan ketidakurgensian publik pembangunan ini atau kecil kandungan maslahatnya bagi publik. Melemparkan proyek ini ke swasta murni juga dapat dijadikan alasan pemerintah untuk lari dari tuntutan akuntabilitas publik.

Alasan kedua yang diungkapkan Farid adalah keterlibatan swasta dalam sistem transportasi publik lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya. Dirinya menyatakan tidak serta merta anti terhadap inisiatif swasta, namun menurutnya swasta harus ditempatkan pada sektor-sektor yang tidak menyangkut publik secara luas. Transportasi publik adalah urusan vital yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara, maka harus didanai dengan anggaran publik. Jika dibangun oleh swasta murni, bukan tidak mungkin namanya akan berubah menjadi transportasi privat.

Ketiga, Farid menegaskan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menjadi prioritas. Menurutnya banyak di daerah lain terutama di luar Jawa yang lebih membutuhkan pembangunan transportasi publik.

Alasan keempat adalah Farid menganggap pembangunan ini akan memicu ketimpangan yang makin melebar. Proyek kereta cepat hanya merupakan kedok dari proyek perluasan real-estate, yang meminggirkan sektor pertanian dan perkebunan; memicu naiknya harga tanah dan mempermiskin rakyat kebanyakan.

Tak hanya potensial memicu keresahan sosial, ketimpangan akan memicu urbanisasi. Kereta cepat akan menggenapkan penyatuan Jakarta-Bandung menjadi metropolitan besar, sekaligus menjadikannya magnet besar urbanisasi. Alih-alih memecahkan kemacetan, kereta cepat justru memperburuk.

Terakhir, Farid sendiri tidak percaya investasi asing adalah transfer pengetahuan dan teknologi yang membuat kita menjadi bangsa mandiri. Berkaca dari Freeport, investasi asing di pertambangan justru membawa kita pada ketergantungan berkelanjutan berpuluh tahun. Lihat pula Toyota, misalnya, investasi asing industri otomotif puluhan tahun tak membuat kita mandiri.

Kelima hal tersebut yang dituturkan Farid sebagai dasar alasannya menolak proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Demam Berdarah Di Yogyakarta

Foto Ilustrasi DBD (Demam Berdarah)

JAKARTA – Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta harus mewaspadai adanya penyakit demam berdarah dengue atau DBD pada tahun ini. Sebab, hingga Januari 2016 ini tercatat sebanyak 243 orang dirawat dan 2 orang meninggal akibat terserang demam berdarah. Sedangkan pada 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta ada sebanyak 3.420 kasus demam berdarah yang mengakibatkan 35 orang meninggal dunia.“Hingga Januari tercatat sebanyak 243 orang terserang demam berdarah, yang meninggal 2 orang,” kata Daryanto Chudorie, Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Masalah Kesehatan (P2MK), Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, (05/02/2016).

Dengan rincian, di Kota Yogyakarta terjadi 45 kasus demam berdarah, di Bantul sebanyak 104 orang, di Gunungkidul sebanyak 57 orang, di Sleman 29 orang dan di Kulon Progo sebanyak 10 orang terkena penyakit demam berdarah. Dua orang yang meninggal dunia akibat nyamuk Aedes Aegypty itu berasal dari Sleman dan Kulon Progo.

Tren peningkatan kasus penyakit demam berdarah itu terlihat pada 2014. Yaitu hanya terjadi 1955 kasus dan yang meninggal dunia sebanyak 13 orang saja.Jumlah penderita penyakit itu secara signifikan terjadi pada Januari hingga Maret. Sebab, musim hujan terjadi di bulan itu dari tahun ke tahun.“Kami melakukan berbagai upaya misalnya surat edaran gubernur Desember 2015 tentang kewaspadaan ledakan kasus demam berdarah,” kata dia.

Pihaknya mengimbau supaya ada pemantauan jentik-jentik di setiap tandon air dan menghilangkan genangan air. Surveilance atau pengamatan, pengawasan dan penjagaan kasus ke petugas dari puskesmas untuk memantau faktor resiko.“Pemberantasan sarang nyamuk menjadi prioritas, menguras, mengubur dan menutup atau 3 M merupakan upaya membasmi jentik,” kata Daryanto.

Selain itu, kata dia, pihaknya sudah menginstruksikan ke semua pusat kesehatan masyarakat untuk mendeteksi dini pasien soal demam berdarah ini. Tujuannya secara akurat mendeteksi adanya pasien yang terserang demam berdarah.

Di Kabupaten Sleman setiap hari Jumat diadakan Jumat Bersih Pemberantasan Sarang Nyamuk. Tim terdiri dari Dinas Kesehatan, polisi, tentara, perangkat kecamatan hingga desa melakukan gerakan ini. Tujuannya jelas membasmi jentik-jentik hingga rumah-rumah warga.

Seperti di Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman juga dilakukan hal yang sama. Tim yang terdiri dari puluhan orang dibantu oleh relawan dan masyarakat mendatangi rumah-rumah untuk memantau jentik-jentik.“Pemantauan di pekarangan rumah, sarang burung, kandang hewan, hingga ke bak-bak penampungan air,’ kata Camat  Depok Budiharjo.

Selain itu, Ia meminta kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan cara memantau keberadaan jentik nyamuk di tempat penampungan air serta melakukan tindakan 3M yakni menguras, mengubur, dan menutup tempat sampah.“Kalau ada keluarga yang terindikasi gejala demam berdarah cepat bawa ke rumah sakit terdekat, " tandasnya ".

Polisi Tembak Mati Dua Penabrak Brimob di Kebun Sawit

PADANG - Dua orang diduga pelaku penabrak anggota Brimob Kesatuan Padang Panjang, Sumatera Barat hingga tewas ditembak mati oleh petugas kepolisian. Sebelumnya  Brigadir Nanang Hermansyah dan Brigadir Anasril ditemukan tewas pada Minggu (24/1/2016) di area perkebunan sawit milik PT Sumbar Andalas Kencana, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumbar akibat diduga ditabrak pencuri sawit.
"Ya dua orang yang diduga pelaku yang menabrak anggota Brimob ditembak mati setelah mencoba melawan polisi saat penangkapan dilakukan,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Syamsi, Minggu (24/1/2016).

Kedua pelaku yang ditembak mati itu sudah di bawah ke rumah sakit setempat di autopsi.
“Polisi menduga pencuri buah sawit tersebut lebih dari lima orang, dua tersangka ini ketika diamankan melakukan perlawanan dengan senjata tajam,” katanya.

Menurut Syamsi, tewasnya Brigadir Anasril (36) dan Brigadir Nanang Hardiansyah (30) saat membantu pengamanan PT Sumbar Andalas Kencana di Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya.

Dimana saat pimpinan kebun PT SAK Timur, Gunardi mendapat informasi dari Divisi Manager II Kasman bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di lokasi tuangan kebun Afdeling E.

Selanjutnya Gunardi dan Kasman bersama dua orang personel Brimob Padang Panjang Brigadir Anasril dan Brigadir Nanang langsung menuju lokasi dengan menggunakan mobil Toyota Hilux BA 8841 BG.

Dalam perjalanan menuju ke TKP dilihat Portal Afdeling E telah rusak dan dibuka paksa, beberapa saat kemudian dilihat dua unit truk jenis Mitsubishi Canter dan Dina Ryno bermuatan buah kelapa sawit menuju ke arah datangnya mobil dari PT SAK.

Dua orang personel Brimob tersebut langsung turun dari mobil dan berusaha menghentikan kedua truk tersebut dengan cara menghadang di tengah jalan sambil memberikan satu kali tembakan peringatan ke udara.

Namun kedua kendaraan tersebut tidak berhenti dan menambah laju kendaraannya sehingga menabrak dua orang personel Brimob tersebut akibatnya meninggal dunia di lokasi. “Keduanya digilas kendaraan,” pungkasnya.

Jokowi Menjawab Kritik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ir. H. Joko Widodo & Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Jakarta, – Presiden Jokowi menjawab kritikan soal proyek puluhan triliun ini. Menurut dia, rakyat membutuhkan transportasi massal yang baik dan memadai.

“Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari rencana besar kita menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa -Jkw,” tulis Jokowi dalam akun Twitternya, @jokowi dikutip merdeka.com, Kamis (28/1).

Proyek ini semakin mendapat sorotan, terlebih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang notabene pimpinan partai penguasa juga menolak kereta cepat asal China itu. Kendati begitu, pemerintah tetap menjalankan proyek yang digarap oleh Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut.

Menurut Jokowi, proyek kereta cepat adalah masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menjalankan proyek ini.

“Kereta api masa depan transportasi massal kita. Kota-kota yang padat penduduknya harus sudah menggunakan moda transportasi ini” jelas dia.

Dimana Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung menuai banyak kritik. Pembangunan dalam rute Jakarta menuju Bandung dinilai belum dibutuhkan. "Sebab, dalam rute itu bisa dilalui dengan mudah oleh transportasi mobil atau pesawat". (Rck).

Cara Pemerintah Hapus Utang 114 PDAM Rp 3,2 T

 

Ir. H. Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Ke 7 Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pemutihan alias penghapusan utang sebanyak 114 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dengan nilai mencapai Rp 3,2 triliun.

Dimana Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Subekti menjelaskan, metode penghapusan dilakukan dengan cara Debt to Equity Swap.

“Atau mengubah utang menjadi penyertaan,” kata dia ditemui di Hotel Grand Dika, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Dengan cara ini maka porsi kepemilikan Pemerintah Daerah (Pemda) atas saham PDAM yang bersangkutan akan semakin besar dan akan meningkatkan kendali Pemda atas PDAM tersebut.

"PDAM umumnya didirikan oleh Pemda bekerjasama dengan pihak swasta selaku investor dengan porsi pembagian saham sesuai dengan besaran modal yang ditanggung setiap pihak saat pendirian PDAM tersebut", pungkasnya.

Dengan Debt to Equity Swap ini, maka secara pembukuan perusahaan, utang PDAM kepada Pemda bisa dianggap sebagai penambahan modal baru dari Pemda kepada PDAM yang bersangkutan.

Yang artinya, komposisi modal yang disetorkan Pemda akan semakin besar dan secara otomatis meningkatkan porsi kepemilikannya.

Dengan metode ini pemerintah tidak tidak perlu mengeluarkan dana sedikit pun agar utang-utang PDAM tersebut bisa diputihkan.

“Karena pemutihan ini sifatnya hanya pembukan saja. Yang tadinya tercatat utang, diubah menjadi modal. Jadi tidak ada uang tunai beredar,” pungkas dia. (er)

Jepang, Prancis dan Belanda Ingin Investasi Infrastruktur di NTT

Kupang – Para investor asal Jepang, Prancis, dan Belanda tertarik untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia tepatnya Nusa Tenggara Timur (NTT). Para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi pada pembangkit listrik di Kabupaten Flores Timur serta pembangunan Jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Andre Koreh mengatakan bahwa sebelumnya Gubernur NTT, Frans Lebu Raya telah terlebih dahulu menyampaikan potensi yang dimiliki daerah ke sejumlah negara.

“Yang memberi respon positif adalah Jepang, Prancis dan Belanda,” kata Koreh, di Kupang, seperti dilansir Pos Kupang, (23/01).

Menurut Koreh, salah satu yang diminati adalah rencana pembangunan Jembatan Palmerah di atas laut yakni sepanjang 1.000 meter. Jembatan senilai Rp5,1 triliun ini rencananya akan menghubungkan Pulau Lembata dan Pulau Adonara.

“Pemerintah Provinsi NTT akhirnya harus mencari investor dari luar negeri, setelah dengan berbagai pertimbangan terutama biaya untuk membangun jembatan itu,” ucapnya.

Sementara itu, lanjut Koreh, khusus untuk membiayai konstruksi Jembatan Palmerah itu ada tiga alternatif yang ditawarkan yaitu JICA dari Pemerintah Jepang, Pemerintah Prancis, dan satu lagi adalah dari APBN.

“Yang lain adalah investasi energi memanfaatkan arus di Selat Gonsalu, yang juga diminati Belanda, yang berkecepatan arus 2,5 meter kubik perdetik pada bulan mati dan 3,5 meter kubik perdetik,” terangnya.

Dua Pimpinan Kelompok Bersenjata Papua ‘Insyaf’ dan Ingin Kembali ke NKRI

Melodi Enumbi dan Terinus Enumbi

Jayapura – Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo kepada wartawan mengatakan bahwa dua pimpinan kelompok bersenjata di Papua, yaitu Melodi Enumbi dan Terinus Enumbi telah menyatakan keinginannya kembali ke NKRI. Keduanya merupakan panglima daerah yang ada di bawah komando Goliath Tabuni.

“Saat ini Goliath Tabuni sudah tidak memiliki pengawal karena mereka sudah keluar dan ingin kembali ke NKRI,” kata Hanock seperti dilansir Antara, (26/01).

Menurut Hanock, saat ini ada 10 mantan anggota kelompok bersenjata sudah berada di Jayapura dan akan meninjau berbagai hasil pembangunan. Dia mengaku jika pihaknya ingin memperlihatkan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan pemerintah selama ini.

“Mudah-mudahan dengan makin banyaknya anggota kelompok bersenjata yang menyatakan diri dan bergabung dengan NKRI maka pembangunan dikawasan pegunungan dapat berlangsung,” harapnya.

Selain itu, lanjut Hanock, dari laporan yang diterima terungkap bahwa Melodi Enumbi dan Terinus Enumbi memiliki lima pucuk senjata perbagai jenis.

“Senjata itu hingga kini masih ditangan mereka,” ucapnya.

Hanock menambahkan bahwa selain akan ke Jayapura, mereka juga berencana untuk berkunjung ke Jakarta.

Kasus Fasum Hanya Di Vonis 1 Bulan 15 Hari

Makassar - Putusan tak berimbang Pengadilan Negeri Makassar atas vonis 1 bulan 15 hari dengan gugatan telah melakukan penyerobotan tanah milik ibu syifa Ahmad dan dengan alasan Rusdy menutup akses/jalan menuju rumah belakang saksi yang katanya itu adalah fasum (fasilitas umum).

Pihak tergugat Rusdy Wijaya Alias Rusdy (39) tahun warga jalan cendrawasih No. 32, Rt 007/ Rw 002 kelurahan kunjung mae kecamatan mariso kota makassar merasa keputusan pihak Pengadilan Negeri Makassar dianggap sepihak.

Sementara pengacara MURLIANTO, SH.,MH. Sebagai Konsultan Hukum Rusdy Wijaya mengatakan tuntutan hakim ketua Nomor Tuntutan Reg.Perk.: PDM-84/MKS/Ep/09/2015. Melalui jumpa pers di Cafe Cangkir senin 25/01/2015. "Jaksa pengadilan hanya mempertimbangkan atas dasar penyerobotan seluas 7 cm yang di bangun berupa tiang oleh tergugat. Bukan putusan berdasarkan alih fungsi pasum sesuai dengan laporan awal bu Syifa ahmad" tuturnya pada

Sementara berdasarkan pengkuran dengan surat ukur pertanggal 17/06/2014 No.01008/2014 dengan luas tanah 87 M2 atas nama SADOQ ALWI dan SABIR ALWI terjadi maka tergugat segera malakukan pembongkaran tiang miliknya tersebut yang pada awalnya kedua belah pihak tak ada yang menyadari masing masing dari mereka telah melawati batas tanah. Dimana ibu Syifa Achmad juga telah melakukan pembangunan seluas 17 Cm dari luas bangunan miliknya sendiri.

Atas putusan pengadilan tersebut maka pihak tergugat Rusdy Wijaya berencana melakukan banding karena merasa ini adalah keputusan sepihak tampa pertimbangan laporan awal Bu Syifa yang mengklaim itu adalah pasum.

Harga Beras di Bali Naik, Menteri Puan: Jangan Banyak-Banyak Makan

Puan Maharani

JAKARTA - Seiring semakin mahalnya harga beras di Bali, Gubernur Made Mangku Pastika minta agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan. Permintaan disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, di sela-sela acara peluncuran penyaluran program raskin/rastra tahun 2016, Bali, Selasa (26/01).

Menanggapi permintaan spontan tersebut Menteri Puan Maharani menerangkan, pemerintah belum memikirkan mengenai kemungkinan menaikkan alokasi raskin. Untuk sementara tetap 15 kilo saja.

“Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa,” gurau Menteri Puan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di Bali terus mengalami peningkatan selama satu tahun berakhir. Akibatnya, jumlah orang miskin di Pulau Bali meningkat dari 4,7 menjadi 5,2 persen. Hal ini membuat kebutuhan akan raskin juga meningkat.

Karena kondisi ini, meskipun pemerintah pusat tidak mau menaikkan jatah raskin, pemerintah provinsi Bali tetap berencana akan menaikkan jumlah pembagian raskin kepada keluarga yang berhak.

“Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali, karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen,” terang Gubernur Pastika.

Tingginya harga beras disamping disebabkan oleh inflasi juga disebabkan oleh adanya badai yang melanda sentra-sentra penghasil beras, sehingga produksi beras menurun.

Gubernur berharap agar raskin disalurkan secara tepat.

“Tepat penerima, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat harga,” imbuhnya.

Terkait pembagian raskin, Gubernur Pastika juga mengancam para kepala desa di Bali yang menyalahgunakan raskin, entah itu penyaluran kepada yang tidak berhak atau pembagian sama rata.

“Kalau saya tahu kepala desa menyalahgunakan raskin, saya akan melaporkan ke polisi,” Pungkasnya.

Senada dengan ungkapan Gubernur Pastika, Menteri Puan juga mengharapkan agar raskin tersalur dengan benar sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh pemerintah tanpa adanya penyelewengan.

“Program ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberi perhatian terhadap penduduk miskin” terang nya.

Menteri Puan mengaku banyak menerima laporan mengenai penyaluran raskin yang diselewengkan.

“Kalau system bagi rata, saya juga dengar ada yang begitu. Bahkan ada juga yang sengaja ditahan kemudian baru dibagikan menjelang pemilihan kepala desa,” papar Mentri Puan.

Ke depan Menteri Puan berharap agar penyaluran raskin dilaksanakan dengan benar dan tanpa penyelewengan. Disamping itu Menteri Puan juga meminta kepada Bulog agar menjaga kualitas raskin yang disalurkan. Jangan sampai ada raskin yang berwarna kuning apalagi sampai berulat.

Ridwan Kamil Akan TIndak LGBT

 

                                                  Ridwan Kamil

BANDUNG - Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexsual, Transgender) kini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat setelah kemunculan gerakan kampanye komunitas gay yang dilakukan di dunia maya. Kondisi ini menjadi sorotan semua pihak, termasuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Ridwan menilai keberadaan kaum LGBT merupakan urusan masing-masing individu. Namun akan menjadi sebuah pelanggaran jika publikasi LGBT dilakukan melalui kampanye secara terbuka.
"Kalau masalah LGBT ini, kami hidup tidak bisa sebebas-bebasnya seperti yang kita mau. Bahwa sebagian dari kita 'berbeda' kita kan gak tahu ya itu urusan masing-masing. Tapi pada saat ke ranah dan membuka diri kemudian mengajak secara tidak langsung, menurut saya itu yang melanggar etika dan norma dan pasti saya tindak," ujar Ridwan saat ditemui di rumah dinas wali kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Selasa (26/1),

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan Indonesia memiliki budaya ketimuran tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain melegalkan LGBT. Sehinga ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar.
"Kami hidup di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara. Ada norma yang tidak boleh dilanggar. Kalaupun ada preferensi seksual pribadi, tidak boleh terekspose atau melakukan kampanye publik terhadap norma yang tidak diterima di Indonesia," kata Emil.

Pemkot Bandung sendiri lanjut Emil akan menindak para pelaku kampanye gerakan LGBT jika terjadi di Kota Bandung. Menurut dia, media sosial sendiri memiliki norma-norma harus dipatuhi setiap penggunanya. Sehingga ketika dilakukan dianggap melewati batas, maka akan melanggar norma.
"Jadi kalau ada publikasi akun begitu, pasti saya cari upaya untuk memblokir atau melakukan tindakan. Pentingnya keluarga teh kan di situ. Makanya tahun ini kami akan ada program insyaallah magrib mengaji, launching pendidikan karakter kota Bandung berbasis agama, budaya sunda, bela negara, cinta lingkungan salah satunya memprotect itu," papar Emil.

Beredar Buku Pelajaran Agama SD, Nabi Muhammad Bukan Nabi Terakhir

 

Buku Pendidikan Agama Islam (PAI)

Sumatera Utara - Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk kelas V SD yang dinilai menyesatkan beredar di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara.

Sejumlah orang tua murid yang anaknya bersekolah di tingkat SD mulai resah dan mengecam beredarnya buku tersebut.

Dalam buku yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit Grafindo Media Pratama yang disusun oleh Fauzi Abdul Ghofur dan Masyhudi tersebut, terlihat pada halaman 86 disebutkan bahwa urutan nama-nama Rasul ALLAH tertulis bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi di urutan yang ke-13 dan nabi urutan terakhir adalah Isa AS.

Salah satu orang tua siswa, Pak Dasopang (48) yang menemukan buku ini mengatakan, kesalahan pada buku tersebut diketahuinya setelah anaknya yang duduk di kelas V SD sedang menghapalkan nama-nama Rasul Allah sesuai dengan urutannya.

Da terkejut ketika anaknya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berada di urutan ke-13. Ketika anaknya ia tegur atas kesalahan itu, anaknya menjawab bahwa itu sesuai dengan isi yang terkandung dalam buku pelajaran mereka.

“Itu sangat menyesatkan, saya mengetahuinya waktu anak saya menghapalkan nama-nama nabi. Saya terkejut waktu ia menyebutkan bahwa nabi di urutan ke-13 adalah Rasulullah Muhammad SAW. Waktu saya tegur, ia bilang hal itu sesuai dengan yang ada di buku agamanya. Ketika saya lihat, memang benar disitu tertulis bahwa Nabi Muhammad berada di urutan yang ke-13. Apa tidak sesat namanya itu,” ujarnya.

Sebagai orang tua siswa, dirinya sangat mengecam atas penerbitan buku tersebut yang dinilai bisa menimbulkan kesesatan. Sebab, dipelajari oleh anak di tingkat SD yang masih memiliki nalar pendidikan agama cukup rendah.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah segera menarik buku pelajaran tersebut dari peredaran dan memberikan sanksi tegas kepada penerbitnya, sebelum buku tersebut memberikan pengajaran yang sesat kepada anak-anak generasi muda.

“Tolong pemerintah menarik buku itu dari peredaran secepatnya. Karena murid setingkat SD belum mampu menilai secara teliti muatan yang terdapat dalam buku itu. Sehingga apapun yang diajarkan dalam buku itu, akan mereka terima secara mentah-mentah tanpa melalui analisa panjang,” ungkapnya.

Sementara itu, Fadhlansyah Siregar Sag, Kepala SD Negeri 101330 Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak, ketika ditanyakan terkait buku tersebut mengaku, dia juga telah mendengar informasi terkait beredarnya buku pelajaran agama yang dinilai menyesatkan tersebut. Namun, katanya, hingga saat ini, ia belum pernah melihat buku tersebut. Sebab, di sekolah yang ia pimpin menggunakan yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit yang berbeda.

Senada disampaikan Kepala sekolah SD Negeri 101080 Gunung Tua Masnurillah Harahap Spd. Ia juga mengaku sudah mendengar adanya peredaran buku Agama Islam yang menyebutkan silsilah Nabi Muhammad SAW berada di urutan ke-13 dan jelas hal itu merupakan kesalahan.

Selain itu, terkait adanya buku itu, pihak di sekolahnya tidak menggunakan buku Agama Islam terbitan Grafindo Media Pratama, akan tetapi terbitan Yudhistira.

“Memang ada infonya begitu, tapi sekolah kami tidak memaki buku terbitan Grafindo Media Pratama,” sebutnya.

Terpisah, Kakan Kemenag Paluta Drs H Azaman Harahap melalui Kasi Pendidikan Agama Islam Baikuni Harahap saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, pihaknya juga sudah mendengar tentang informasi terkait buku tersebut. Namun hingga saat ini, pihaknya belum pernah melihatnya secara langsung.

Meski begitu, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti hal tersebut dengan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Paluta. Sementara itu, Kadis Pendidikan Paluta Drs Umar Pohan melalui pesan singkatnya membenarkan adanya informasi terkait adanya buku pelajaran Agama Islam yang dinilai bisa menyesatkan.

Namun, ia mengakui belum pernah melihat buku itu sama sekali. Meski begitu, jika memang ada buku pelajaran Agama Islam yang menyimpang, pihaknya akan segera menariknya dari seluruh sekolah.

Pesawat Susi Air Tergelincir di Tarakan

KALIMANTAN - Pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-VVP tergelincir di Bandar Udara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (27/1/16).

Pesawat Susi Air yang tergelincir tersebut tengah melakukan training pilot atau pelatihan pilot.

Tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden tersebut. Tergelincirnya pesawat juga tidak mengganggu penerbangan di Bandara Juwata.