Rencana Pemerintah : Harga Premium Diusulkan Bakal Turun Menjadi Rp 5.600 per Liter

Anggota Komisi VII DPR RI "Ramson Siagian".

Jakarta, – Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, memberi usul agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dari Rp 6.950 menjadi Rp 5.600 per liter. 

Alasannya, harga keekonomian BBM termasuk Premium saat ini sudah terlalu tinggi. Mengingat harga minyak mentah dunia turun bekisar US$ 28-30 per barel.

“Jika harga minyak mentah terus turun hingga menembus US$ 25 per barel, maka seharusnya harga BBM Premium Rp 5.600 per liter. Itu sudah termasuk biaya-biaya lain, seperti ongkos kilang, ongkos angkut, marjin untuk SPBU,” ujar Ramson dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (24/1/2016).

Lebih jauh, katanya, penurunan harga BBM mempunyai manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena biaya produksi menyusut. Pemerintah perlu mendorong industri nasional di tengah kelesuan ekonomi global dan Indonesia.

Padahal seharusnya harga BBM dilepas mengikuti mekanisme pasar atau harga keekonomian. Itu artinya, kata politikus dari Fraksi Gerindra itu, rakyat saat ini mensubsidi pemerintah melalui harga BBM.

“Sebanyak 80 persen keuntungan Pertamina dari sektor hulu, produksi migas, bukan dari hilir penjualan BBM. 

Kalau harga minyak sampai US$ 25 per barel, tidak ada lagi keuntungan jadi Pertamina perlu untung besar di sektor hilir, sehingga mempertahankan harga BBM. Dan harga ini dilindungi pemerintah,” ucap Ramson.

Jokowi Menjawab Kritik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ir. H. Joko Widodo & Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Jakarta, – Presiden Jokowi menjawab kritikan soal proyek puluhan triliun ini. Menurut dia, rakyat membutuhkan transportasi massal yang baik dan memadai.

“Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari rencana besar kita menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa -Jkw,” tulis Jokowi dalam akun Twitternya, @jokowi dikutip merdeka.com, Kamis (28/1).

Proyek ini semakin mendapat sorotan, terlebih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang notabene pimpinan partai penguasa juga menolak kereta cepat asal China itu. Kendati begitu, pemerintah tetap menjalankan proyek yang digarap oleh Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut.

Menurut Jokowi, proyek kereta cepat adalah masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menjalankan proyek ini.

“Kereta api masa depan transportasi massal kita. Kota-kota yang padat penduduknya harus sudah menggunakan moda transportasi ini” jelas dia.

Dimana Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung menuai banyak kritik. Pembangunan dalam rute Jakarta menuju Bandung dinilai belum dibutuhkan. "Sebab, dalam rute itu bisa dilalui dengan mudah oleh transportasi mobil atau pesawat". (Rck).

Cara Pemerintah Hapus Utang 114 PDAM Rp 3,2 T

 

Ir. H. Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Ke 7 Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pemutihan alias penghapusan utang sebanyak 114 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dengan nilai mencapai Rp 3,2 triliun.

Dimana Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Subekti menjelaskan, metode penghapusan dilakukan dengan cara Debt to Equity Swap.

“Atau mengubah utang menjadi penyertaan,” kata dia ditemui di Hotel Grand Dika, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Dengan cara ini maka porsi kepemilikan Pemerintah Daerah (Pemda) atas saham PDAM yang bersangkutan akan semakin besar dan akan meningkatkan kendali Pemda atas PDAM tersebut.

"PDAM umumnya didirikan oleh Pemda bekerjasama dengan pihak swasta selaku investor dengan porsi pembagian saham sesuai dengan besaran modal yang ditanggung setiap pihak saat pendirian PDAM tersebut", pungkasnya.

Dengan Debt to Equity Swap ini, maka secara pembukuan perusahaan, utang PDAM kepada Pemda bisa dianggap sebagai penambahan modal baru dari Pemda kepada PDAM yang bersangkutan.

Yang artinya, komposisi modal yang disetorkan Pemda akan semakin besar dan secara otomatis meningkatkan porsi kepemilikannya.

Dengan metode ini pemerintah tidak tidak perlu mengeluarkan dana sedikit pun agar utang-utang PDAM tersebut bisa diputihkan.

“Karena pemutihan ini sifatnya hanya pembukan saja. Yang tadinya tercatat utang, diubah menjadi modal. Jadi tidak ada uang tunai beredar,” pungkas dia. (er)

Jepang, Prancis dan Belanda Ingin Investasi Infrastruktur di NTT

Kupang – Para investor asal Jepang, Prancis, dan Belanda tertarik untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia tepatnya Nusa Tenggara Timur (NTT). Para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi pada pembangkit listrik di Kabupaten Flores Timur serta pembangunan Jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Andre Koreh mengatakan bahwa sebelumnya Gubernur NTT, Frans Lebu Raya telah terlebih dahulu menyampaikan potensi yang dimiliki daerah ke sejumlah negara.

“Yang memberi respon positif adalah Jepang, Prancis dan Belanda,” kata Koreh, di Kupang, seperti dilansir Pos Kupang, (23/01).

Menurut Koreh, salah satu yang diminati adalah rencana pembangunan Jembatan Palmerah di atas laut yakni sepanjang 1.000 meter. Jembatan senilai Rp5,1 triliun ini rencananya akan menghubungkan Pulau Lembata dan Pulau Adonara.

“Pemerintah Provinsi NTT akhirnya harus mencari investor dari luar negeri, setelah dengan berbagai pertimbangan terutama biaya untuk membangun jembatan itu,” ucapnya.

Sementara itu, lanjut Koreh, khusus untuk membiayai konstruksi Jembatan Palmerah itu ada tiga alternatif yang ditawarkan yaitu JICA dari Pemerintah Jepang, Pemerintah Prancis, dan satu lagi adalah dari APBN.

“Yang lain adalah investasi energi memanfaatkan arus di Selat Gonsalu, yang juga diminati Belanda, yang berkecepatan arus 2,5 meter kubik perdetik pada bulan mati dan 3,5 meter kubik perdetik,” terangnya.

Dua Pimpinan Kelompok Bersenjata Papua ‘Insyaf’ dan Ingin Kembali ke NKRI

Melodi Enumbi dan Terinus Enumbi

Jayapura – Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo kepada wartawan mengatakan bahwa dua pimpinan kelompok bersenjata di Papua, yaitu Melodi Enumbi dan Terinus Enumbi telah menyatakan keinginannya kembali ke NKRI. Keduanya merupakan panglima daerah yang ada di bawah komando Goliath Tabuni.

“Saat ini Goliath Tabuni sudah tidak memiliki pengawal karena mereka sudah keluar dan ingin kembali ke NKRI,” kata Hanock seperti dilansir Antara, (26/01).

Menurut Hanock, saat ini ada 10 mantan anggota kelompok bersenjata sudah berada di Jayapura dan akan meninjau berbagai hasil pembangunan. Dia mengaku jika pihaknya ingin memperlihatkan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan pemerintah selama ini.

“Mudah-mudahan dengan makin banyaknya anggota kelompok bersenjata yang menyatakan diri dan bergabung dengan NKRI maka pembangunan dikawasan pegunungan dapat berlangsung,” harapnya.

Selain itu, lanjut Hanock, dari laporan yang diterima terungkap bahwa Melodi Enumbi dan Terinus Enumbi memiliki lima pucuk senjata perbagai jenis.

“Senjata itu hingga kini masih ditangan mereka,” ucapnya.

Hanock menambahkan bahwa selain akan ke Jayapura, mereka juga berencana untuk berkunjung ke Jakarta.

Harga Beras di Bali Naik, Menteri Puan: Jangan Banyak-Banyak Makan

Puan Maharani

JAKARTA - Seiring semakin mahalnya harga beras di Bali, Gubernur Made Mangku Pastika minta agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan. Permintaan disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, di sela-sela acara peluncuran penyaluran program raskin/rastra tahun 2016, Bali, Selasa (26/01).

Menanggapi permintaan spontan tersebut Menteri Puan Maharani menerangkan, pemerintah belum memikirkan mengenai kemungkinan menaikkan alokasi raskin. Untuk sementara tetap 15 kilo saja.

“Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa,” gurau Menteri Puan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di Bali terus mengalami peningkatan selama satu tahun berakhir. Akibatnya, jumlah orang miskin di Pulau Bali meningkat dari 4,7 menjadi 5,2 persen. Hal ini membuat kebutuhan akan raskin juga meningkat.

Karena kondisi ini, meskipun pemerintah pusat tidak mau menaikkan jatah raskin, pemerintah provinsi Bali tetap berencana akan menaikkan jumlah pembagian raskin kepada keluarga yang berhak.

“Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali, karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen,” terang Gubernur Pastika.

Tingginya harga beras disamping disebabkan oleh inflasi juga disebabkan oleh adanya badai yang melanda sentra-sentra penghasil beras, sehingga produksi beras menurun.

Gubernur berharap agar raskin disalurkan secara tepat.

“Tepat penerima, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat harga,” imbuhnya.

Terkait pembagian raskin, Gubernur Pastika juga mengancam para kepala desa di Bali yang menyalahgunakan raskin, entah itu penyaluran kepada yang tidak berhak atau pembagian sama rata.

“Kalau saya tahu kepala desa menyalahgunakan raskin, saya akan melaporkan ke polisi,” Pungkasnya.

Senada dengan ungkapan Gubernur Pastika, Menteri Puan juga mengharapkan agar raskin tersalur dengan benar sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh pemerintah tanpa adanya penyelewengan.

“Program ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberi perhatian terhadap penduduk miskin” terang nya.

Menteri Puan mengaku banyak menerima laporan mengenai penyaluran raskin yang diselewengkan.

“Kalau system bagi rata, saya juga dengar ada yang begitu. Bahkan ada juga yang sengaja ditahan kemudian baru dibagikan menjelang pemilihan kepala desa,” papar Mentri Puan.

Ke depan Menteri Puan berharap agar penyaluran raskin dilaksanakan dengan benar dan tanpa penyelewengan. Disamping itu Menteri Puan juga meminta kepada Bulog agar menjaga kualitas raskin yang disalurkan. Jangan sampai ada raskin yang berwarna kuning apalagi sampai berulat.

Terpidana bom Bali sebut pelaku teror Sarinah masih ecek-ecek

Ali Imron

JAKARTA - Sejumlah analisa menyebutkan aksi teror bom di bilangan Sarinah, Jakarta Pusat terbilang amatir. Rupanya, pendapat tersebut diamini oleh terpidana bom Bali I, Ali Imron. Pernyataan tersebut disampaikan dalam blog yang diduga milik Ali Imron.

Lewat blog tersebut, Ali berpendapat Afif dan ketiga rekannya terlalu memaksakan diri untuk melakukan teror. Dia menduga, mereka melakukannya karena bom yang dibuatnya hanya sekelas petasan. Pistol yang mereka bawa ketika terlibat baku tembak dengan kepolisian berupa senjata rakitan.

"Sebetulnya para pelaku dan yang membuat program penyerangan tersebut tidak mampu melakukan aksi jihad sesuai dengan tren jihad dunia yang ingin mereka raih, akan tetapi mereka tetap memaksakan diri untuk melakukannya. Hal ini bisa dilihat dari pembuatan bom hanya sekelas petasan dan juga hanya membawa senjata rakitan," tulis Ali, demikian dikutip dari aliimron.com, Selasa (26/1).

Padahal, di Timor Tengah beberapa orang termasuk ISIS itu sendiri mampu membuat bom dengan daya ledak tinggi. Bahkan, mereka sudah membuat firing device bom yang canggih dan menggunakan senapan dan amunisi model terbaru sekalipun.

"Sedangkan mereka baru bisa membuat firing device bom yang berbentuk uceng alias sumbu. Orang lain sudah menggunakan berbagai macam senjata dan juga berbagai macam amunisi yang canggih, sedangkan mereka masih menggunakan senjata rakitan yang kemungkinan ditembakkan sekali atau dua kali saja sudah macet," lanjutnya.

Meski mengomentari aksi yang dilakukan Afif tersebut terbilang masih amatir. Namun, dia meminta kepada masyarakat umum, pengamat, tokoh masyarakat, hingga elite politik tak mengomentari urusan teroris di luar fakta yang ada. Salah satunya dengan menyebut penyerangan itu sebagai rekayasa atau proyek pengalihan isu.

Sebab, komentar-komentar tersebut bisa memberikan dampak negatif di masyarakat dan menguntungkan teroris. Jika itu terjadi, rakyat tak akan peduli apalagi ikut melakukan pencegahan sehingga bisa menimbulkan korban berjatuhan lebih banyak.

"Jadi, jika ada komentar yang keluar dari fakta yang sebenarnya maka teroris akan dapat angin dan kelonggaran, karena mereka bisa bebas bergerak di tengah-tengah masyarakat dan aman menyebarkan pemikiran mereka dan aman melakukan hal-hal yang sesuai dengan visi dan misi mereka."

Cerita tragis 2 Brimob tewas dilindas pencuri sawit

 

Ilustrasi

JAKARTA - Dua personel anggota Satuan Brimob Polda Sumatera Barat Brigadir Anasril (36) dan Brigadir Nanang Hariansyah (30) gugur dalam tugas. Keduanya tewas dilindas truk Dyna yang dikendarai Bagus Diantoro dan Anda Tandi, pencuri buah kelapa sawit milik PT Sumbar Andalas Kencana (SAK), Minggu (24/1) sekitar pukul 04.00 WIB.

Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di Afdeling E6 Lokasi Perkebunan PT SAK Muaro Timpeh Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya.

"Awalnya dua anggota Brimob yang memang di-BKO-kan di PT SAK itu hendak mengadang truk yang sudah diduga sebagai pencuri buah kelapa sawit. Namun, ketika itu pelaku malah menabrak kedua anggota," ujar Syamsi.

Kedua anggota Brimob tersebut mendapat tugas pengamanan di PT SAK, karena dapat laporan dari pimpinan kebun PT SAK Timur, Gunardi yang mendapat informasi dari Divisi Manager II Kasman bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di lokasi tuangan kebun Afdeling E.

Selanjutnya, Gunardi dan Kasman bersama dua orang personel Brimob Padang Panjang Brigadir Anasril dan Brigadir Nanang menuju lokasi dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux BA 8841 BG.

"Dalam perjalanan menuju ke TKP dilihat portal Afdeling E telah rusak dan dibuka paksa, beberapa saat kemudian dilihat dua unit truk bak kayu jenis Mitsubishi Canter dan Dina Ryno bermuatan buah kelapa sawit menuju ke arah datangnya Mobil dari PT SAK," kata Syamsi.

Begini cara Abu Jandal rekrut WNI gabung ISIS ke Suriah

 

Sidang simpatisan ISIS di PN Jakarta Barat. ©2016

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang dugaan simpatisan ISIS dengan agenda keterangan saksi mahkota. Saksi yang dihadirkan yakni Koswara, Junaidi, Helmi Alamudin, Tuah Febriansyah, Abdul Hakim dan Ridwan Sungkar.

Selain Tuah Febriansyah, mereka semua pernah pergi ke Suriah dan menghuni camp penampungan. Helmi mengaku pernah kenal dengan Abu Jandal yang saat ini masih di Suriah dan menjadi buronan Polri. Sempat beredar kabar Abu Jandal telah tewas di Suriah.

Abu Jandal lah yang memotivasinya pergi ke Suriah untuk membantu korban kemanusiaan dengan memberi tontonan kesedihan rakyat Suriah dalam pengajian yang diikutinya. Abu Jandal memberinya uang pembelian tiket untuk 16 orang. Kemudian sisanya digunakan untuk keperluan pondok.

"Uang sisanya lebih dari Rp 100 juta. Itu sisa uang pembelian tiket. Lalu sisanya untuk kepentingan pondok. Buat makan dan diberikan ke janda," ujar Helmi di depan Hakim Acmad Fauzi dan Hakim Arifin, Selasa (26/1).

Ridwan Sungkar juga mengaku pernah kenal dengan Abu Jandal. Dia pernah berpamitan pulang ke Indonesia dengan Abu Jandal namun dilarang karena belum sampai enam bulan.

"Saya berpamitan pulang ke Abu Jandal tapi dilarang. Tapi dari pada kena denda USD 750 saya lebih baik pulang" ujar Ridwan.

Abdul hakim pun demikian. Abu Jandal adalah orang yang membelikan tiket ke Suriah dengan rute Juanda- Jakarta -Singapore- Istanbul. 

5 Bukti kereta cepat Jakarta-Bandung tak layak dibangun

 

 Jokowi resmikan kereta cepat Bandung-Jakarta.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peresmian dilakukan di kawasan kebun teh Madalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1) siang.

Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha perkeretaapian yang 60 persen sahamnya dikuasai oleh PT Pilar Sunergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40 persen oleh China Railway International (CRI).

PSBI sendiri merupakan perusahaan gabungan perusahaan-perusahaan pelat merah Indonesia yang diketuai oleh PT Wijaya Karya (WIKA).

Kebutuhan dana pembangunan kereta cepat ini diperkirakan mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Seluruh proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN, dan tidak ada jaminan negara.

Proyek ini banyak dinilai menjadi proyek tergesa-gesa oleh Presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan atas diresmikannya kereta cepat.

Pembangunan proyek tersebut juga tak melibatkan uang negara. Alasannya, kereta cepat ini bukan kebutuhan utama.

Pemerintah lebih baik mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur lain dibanding membiayai kereta cepat. Namun, Presiden Jokowi sudah memutuskan kereta cepat Jakarta-Bandung harus dibangun asalkan tanpa APBN.

Izin pun belum dikeluarkan semua termasuk izin teknis. Akan tetapi, Presiden Jokowi sudah berani untuk meresmikan proyek tersebut. Berikut bukti kereta cepat tak layak dibangun seperti :

1. DPR : KA cepat Jakarta-Surabaya lebih penting

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung belum layak. Harusnya, pemerintah lebih memprioritaskan kereta cepat Jakarta- Surabaya.

"Jakarta ini masih ada tol melalui Cipularang, melalui kereta api biasa, dan jalan tol Jakarta - Sukabumi yang ke Bandung. Yang lebih penting Jakarta - Surabaya," ujar Refrizal di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Selain itu, pemerintah lebih baik fokus dalam mengatasi kemacetan yang ada di Kota Bandung. Sehingga, warga Jakarta yang ingin berlibur ke Bandung merasa nyaman.

"Saya kalau ke Bandung 1,5 jam saya sampai Bandung kalau berangkat pagi. Masalahnya itu bukan Jakarta-Bandung tapi macetnya, harusnya masalah di Bandung dulu diselesaikan," jelas dia.

Dia mengkhawatirkan pembangunan proyek kereta cepat ini akan mangkrak seperti proyek-proyek pemerintah lainnya. Alasannya, aspek Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) masih belum tuntas dalam kesiapannya walaupun pemerintah sudah memberikan izin Amdal.

"Kita khawatir begitu batu pertama sudah diletakkan, batu keduanya tidak dilanjutkan. Sama kayak di Tol Sumatera, batu pertamanya sudah tapi batu keduanya tidak jalan-jalan," tegas Refrizal.

Politisi PKS ini juga menilai tak adanya sinergi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kendati demikian, dia tetap mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang terpenting, pembangunan di Indonesia jelas dan tidak merugikan rakyat.

"Bisnis yang panjang adalah bisnis yang saling menguntungkan. Apapun pembangunan di Indonesia ini, kita harus untung, rakyat kita harus untung," pungkas dia.

Kereta cepat China.

2. KA cepat jadi skandal pengadaan proyek

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Dadang Ramdhan menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train) Jakarta-Bandung sebagai skandal baru setelah kasus 'Papa minta saham'. Dia menyebut banyak hal-hal yang dilanggar dan luput dari perhatian pemerintah.

"Jadi ini saya melihatnya skandal baru, skandal baru dalam pengadaan proyek infrastruktur, kalau ada papa minta saham, kalau ini 'papa minta cepat'. Satu level skandal karena luar biasa, regulasi di langgar, daerah ditekan, lingkungan mau dirusak, kemudian rakyat dijual," ujar Dadang di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Dadang mengklaim pihaknya telah melakukan survei ke beberapa lokasi yang berkaitan dengan proyek kereta cepat. Dari hasil survei tersebut, kata dia, mayoritas masyarakat saat ini tidak membutuhkan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Jadi begini, kereta cepat ini bukan kebutuhan, saya melakukan survei kecil-kecilan soal kereta cepat, warga Bandung tidak butuh, warga Purwakarta tidak butuh, kemudian warga biasa di Jakarta juga tidak butuh, yang butuh ini sebenarnya siapa? Dengan moda transport yang ada dengan kereta api biasa dan juga dengan bisa atau travel saya kira bagi warga Bandung sudah cukup untuk ke Jakarta," jelas dia.

Dadang menambahkan Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung begitu dipaksakan.

"Ini jelas-jelas sangat dipaksakan, presiden senang bikin perpres, mau (waduk) Jatigede cepat (pakai) Perpres, mau kereta cepat dibangun perpres lagi dan banyak perpres lain," tegas Dadang.

Selain itu, kata Dadang, pemerintah tidak bisa menyamakan daerah di Pulau Jawa seperti kota Beijing atau Tokyo. Alasannya, struktur tanah dan kondisi lingkungan masih tidak dimungkinkan untuk dilintasi kereta cepat.

"Pulau Jawa dengan Beijing, Tokyo, itu beda. Kita memiliki struktur morfogeologi yang memang sangat rentan, bayangkan nanti akan menerobos terowongan dengan kecepatan 150 km per jam, 30 menit sampai Bandung, bagaimana dampak yang akan terjadi?," pungkas dia.

kereta cepat china.

3. Jakarta-Bandung bisa gunakan transportasi lain

Pemerintah dinilai terlalu boros dalam proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Padahal, pemerintah bisa mengoptimalkan kereta api sekarang dengan cara membenahi infrastruktur sekarang.

"Kereta sekarang bisa lari dengan kecepatan 160 km per jam. Jakarta - Surabaya 5 jam itu sampai, itu biayanya cuma Rp 10 triliun. Dua tahun selesai. Itu kemampuan APBN bisa," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Menurut dia, pemerintah punya cara untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kereta api biasa. Salah satunya dengan membenahi perlintasan sebidang dengan membangun flyover atau underpass.

"Kemudian electronic digital. Kemudian bantalan diperbaiki. Seperti itu," kata dia.

Lebih lanjut, Agus menegaskan jika pemerintah membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya hanya akan menelan biaya yang jauh lebih besar. Selain itu, nantinya masih akan banyak pilihan mode transportasi yang juga menawarkan efisiensi waktu dan harga seperti pesawat.

"Meskipun tadi dibilang Jakarta-Surabaya itu perlu tapi saya bilang itu tidak perlu. Jakarta-Surabaya itu kan sekitar 700 km ngapain kita invest kalau cuma 150 km kita invest katakan Rp 80 triliun, Surabaya itu 700 km bisa kira-kira butuh Rp 300 triliun untuk membangun kereta cepat," pungkas dia.

  

 Ilustrasi Kereta Cepat.

4. KA cepat bisa ditunda hingga 5 tahun

Pemerintah dinilai terlalu buru-buru dalam Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal, proyek ini bisa ditunda hingga beberapa tahun ke depan.

Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mengatakan, proyek kereta cepat belum matang dan tidak terlalu penting. Sehingga, tak masalah jika pembangunan ditunda 5 atau 10 tahun ke depan.

"Bukan kita menghentikan, dievaluasi mungkin ditunda 5 atau 10 tahun baru kita mulai, kita gunakan dulu buat prioritas yang lain," ujar dia dalam Polemik Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (23/1).

Menurut dia, pemerintah lebih baik fokus pada proyek jalan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua ketimbang ribut dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk menempuh Bandung, masyarakat masih bisa menggunakan moda transportasi lain seperti kereta api biasa atau bus.

"Jadi belum prioritaslah. Mungkin di atas 5 tahun yang akan datang lah. Silahkan aja letakkan batu pertama tapi batu ke dua kita tunda 5 sampai 10 tahun yang akan datang," pungkas dia.

 Jokowi resmikan kereta cepat Bandung-Jakarta.

5. Ada pembangkang dalam kabinet Jokowi-JK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai ada pembantu presiden yang menjadi pembangkang dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla ( Jokowi-JK). Alasannya, ada menteri yang ngotot proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk segera dibangun.

Awalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejatinya tidak disetujui oleh Jokowi. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta proyek tersebut untuk direalisasikan sehingga Presiden Jokowi setuju untuk dibangun.

"Kalau ada pembantu yang melawan majikan itu pembantu yang tidak tahu diri. Menteri itu pembantu karena dipilih oleh presiden. Seandainya pembantu tidak seide dengan dia, rapatkan di kabinet. Apabila ada menteri yang menentang keputusan di rapat kabinet itu tidak tahu diri," ujar Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Epyardi Asda di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Kendati demikian, Epyardi tidak mempermasalahkan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi. Hanya saja, dia meminta agar para menteri ini tidak membuat gaduh di kabinet dan fokus mengurusi kepentingan rakyat.

"Saat ini di dalam kebebasan boleh. Tetapi sesama menteri apalagi menteri dan presiden berantem, bagaimana mereka mengurusi rakyat? Saya yakin pak Jokowi ini tegas, tapi banyak yang berdebat dengan beliau bahkan menentang," pungkas dia.

 

Rini Soemarno di pameran kereta cepat China.