RJ Lino bersiap mengikuti rapat dengan Panitia
Kerja Pelindo II Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, 16 September
2015. Lino yakin pihaknya sudah menjalani perusahaan sesuai dengan
prosedur dan melalui proses ketat di pelabuhan.
Jakarta - Komisi
Pemberantasan Korupsi menetapkan Richard Joost Lino, Direktur Utama PT
Pelabuhan Indonesia II, sebagai tersangka. Pelaksana harian Kepala
Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan Lino menjadi
tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan Quay
Container Crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010.
"KPK menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan RJL sebagai tersangka," kata Yuyuk di Jakarta, Jumat, 18 Desember 2015.
Menurut Yuyuk, RJ Lino diduga telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait dengan pengadaan QCC di Pelindo II tahun 2010.
Modusnya, Lino memerintahkan pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II (Persero) dengan menunjuk langsung HDHM dari Cina sebagai penyedia barang. Tiga unit QCC tersebut ditempatkan di Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak.
Surat perintah penyidikan diteken Pimpinan KPK pada 15 Desember 2015.
Menurut informasi, nilai kerugian negara mencapai Rp 60 miliar. Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"KPK menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan RJL sebagai tersangka," kata Yuyuk di Jakarta, Jumat, 18 Desember 2015.
Menurut Yuyuk, RJ Lino diduga telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait dengan pengadaan QCC di Pelindo II tahun 2010.
Modusnya, Lino memerintahkan pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II (Persero) dengan menunjuk langsung HDHM dari Cina sebagai penyedia barang. Tiga unit QCC tersebut ditempatkan di Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak.
Surat perintah penyidikan diteken Pimpinan KPK pada 15 Desember 2015.
Menurut informasi, nilai kerugian negara mencapai Rp 60 miliar. Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
0 comments:
POST A COMMENT