Suasana Jakarta Fair di Arena PRJ
Kemayoran, Jakarta Pusat,
Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan
aset negara yang berada di Ibu Kota harus segera diserahkan ke
Pemerintah Provinsi DKI. Penyerahan itu harus segera dilakukan agar
penataan wilayah Ibu Kota menjadi lebih baik. “Kalau didiamkan seperti
ini terus dampaknya bisa ke mana-mana,” ujar Prasetyo kepada speedmedia-online di ruang kerjanya.
Prasetyo mengatakan seluruh aset negara itu sudah seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah. Hal itu, menurut dia, juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang itu mengatur pengelolaan aset negara harus dilakukan pemerintah setempat sebagai bagian dari semangat otonomi daerah.
Menurut Prasetyo, pengelolaan aset negara di Jakarta oleh Sekretariat Negara justru merugikan pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah pengelolaan Sungai Cideng yang terhubung langsung dengan Sungai Ciliwung yang berada tepat di belakang Istana Negara. Tidak optimalnya perawatan sungai justru merugikan Ibu Kota, terutama saat musim penghujan tiba.
Padahal, jika dirawat dengan baik, sungai tersebut akan berfungsi secara normal dan mengurangi beban saluran lain. Selain itu, kondisi sungai Ciliwung juga menjadi lebih bersih lantaran perawatan di bagian hulu kali tersebut. “Masalahnya, hal itu tidak bisa disentuh Pemprov,” ujar Prasetyo.
Selain itu, Prasetyo juga menuding pengelolaan aset oleh Setneg tak sedikit yang justru merugikan Pemprov DKI. Misalnya, hilangnya bangunan cagar budaya di Jakarta. “Itu tepat di depan rumah Ketua Umum PDIP, kan, bangunan cagar budaya, tapi sekarang justru jadi rumah mewah yang sangat besar,” kata Prasetyo.
Untuk itu, ucap Prasetyo, Presiden Joko Widodo harus segera menerbitkan surat keputusan presiden untuk peralihan aset tersebut. Menurut Prasetyo, Jokowi sudah berkomitmen untuk menuntaskan masalah aset itu sebelum resmi dilantik sebagai presiden. Dia yakin Jokowi bakal menepati janjinya tersebut.
Penyerahan aset, kata Prasetyo, juga merupakan bagian dari otonomi daerah. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat menerapkan aturan otonomi tersebut secara utuh. Penyerahan itu sekaligus untuk memperjelas persoalan aset sehingga pengelolaannya bisa lebih jelas. “Kalau otonomi, ya, jangan setengah-setengah,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meminta pemerintah pusat segera menyerahkan aset negara yang berada di Ibu Kota. Salah satu aset yang diminta pengelolaannya adalah Gelora Bung Karno. Tujuan Ahok, sapaan akrab Basuki, adalah untuk mematangkan persiapan Asian Games 2018 di Jakarta.
Prasetyo mengatakan seluruh aset negara itu sudah seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah. Hal itu, menurut dia, juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang itu mengatur pengelolaan aset negara harus dilakukan pemerintah setempat sebagai bagian dari semangat otonomi daerah.
Menurut Prasetyo, pengelolaan aset negara di Jakarta oleh Sekretariat Negara justru merugikan pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah pengelolaan Sungai Cideng yang terhubung langsung dengan Sungai Ciliwung yang berada tepat di belakang Istana Negara. Tidak optimalnya perawatan sungai justru merugikan Ibu Kota, terutama saat musim penghujan tiba.
Padahal, jika dirawat dengan baik, sungai tersebut akan berfungsi secara normal dan mengurangi beban saluran lain. Selain itu, kondisi sungai Ciliwung juga menjadi lebih bersih lantaran perawatan di bagian hulu kali tersebut. “Masalahnya, hal itu tidak bisa disentuh Pemprov,” ujar Prasetyo.
Selain itu, Prasetyo juga menuding pengelolaan aset oleh Setneg tak sedikit yang justru merugikan Pemprov DKI. Misalnya, hilangnya bangunan cagar budaya di Jakarta. “Itu tepat di depan rumah Ketua Umum PDIP, kan, bangunan cagar budaya, tapi sekarang justru jadi rumah mewah yang sangat besar,” kata Prasetyo.
Untuk itu, ucap Prasetyo, Presiden Joko Widodo harus segera menerbitkan surat keputusan presiden untuk peralihan aset tersebut. Menurut Prasetyo, Jokowi sudah berkomitmen untuk menuntaskan masalah aset itu sebelum resmi dilantik sebagai presiden. Dia yakin Jokowi bakal menepati janjinya tersebut.
Penyerahan aset, kata Prasetyo, juga merupakan bagian dari otonomi daerah. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat menerapkan aturan otonomi tersebut secara utuh. Penyerahan itu sekaligus untuk memperjelas persoalan aset sehingga pengelolaannya bisa lebih jelas. “Kalau otonomi, ya, jangan setengah-setengah,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meminta pemerintah pusat segera menyerahkan aset negara yang berada di Ibu Kota. Salah satu aset yang diminta pengelolaannya adalah Gelora Bung Karno. Tujuan Ahok, sapaan akrab Basuki, adalah untuk mematangkan persiapan Asian Games 2018 di Jakarta.
0 comments:
POST A COMMENT