Foto - Debby Novita Andriani
Jakarta - Di usianya yang masih muda, Debby Novita Andriani
dipercaya menjabat sebagai Lurah Tanjung Barat, Jaksel. Setelah dilantik
hari ini, Debby langsung ingin bekerja berpacu dengan waktu.
Sejumlah program disusun perempuan lulusan STPDN ini. Salah satunya, menjalankan Program 5 Tertib besutan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Program 5 Tertib itu terdiri dari tertib hunian, tertib berlalu lintas, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib demo dan tertib buang sampah. Program tersebut sengaja dibuat Ahok guna mewujudkan kondisi Ibu Kota yang lebih baik, bersih dan tertib.
"Yang pasti saya ingin menjalankan Lima Tertib sesuai keinginan pak gubernur," ujar Debby saat berbincang di sela-sela pelantikannya di halaman Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2016).
Perempuan berparas manis berusia 27 tahun ini dilantik bersama 1.042 PNS DKI eselon II-IV. Dia pun menjadi salah satu perempuan termuda yang dilantik oleh Ahok hari ini.
Berbekal pengalaman di pemerintahan yang cukup banyak, Debby optimis bisa menjalankan tugas sebagai 'manajer' wilayah dengan sebaik-baiknya. Dia bahkan tidak merasa terbebani karena ini sudah menjadi amanah dari Tuhan.
"Saya tidak pernah terbesit menjadi PNS apalagi menjadi lurah. Selanjutnya, mengikuti garis tangan yang diberikan Allah," terangnya sambil tersenyum simpul.
Dalam sambutannya, Gubernur Ahok meminta kepada para lurah dan camat bisa menjadi manajer di wilayahnya masing-masing. Dia berharap mereka bisa bekerja dengan baik sesuai dengan sumpah jabatan yang baru saja diambilnya.
"Camat dan lurah karier bapak ibu sangat jelas. Pembelian lahan saya ingatkan kalau tidak mau lapor, bapak ibu langgar jabatan dan undang-undang anti gratifikasi," ucap Ahok.
Ahok mengingatkan, siapapun yang pernah menerima atau dijanjikan gratifikasi harus segera melapor ke KPK mulai Senin (11/1) mendatang. Sebab bila mereka mau jujur dan melaporkannya, maka tidak dikenakan sanksi pidana berupa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ahok menegaskan siapapun yang masih nekat bermain mata akan dipecat, sebab gaji PNS di Jakarta sudah dinaikkan. Ahok juga mengingatkan agar seluruh lurah dan camat di Jakarta tidak termakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai keluarganya untuk mencari keuntungan.
"Saya sudah berusaha naikkan hampir Rp 18 triliun gaji. Kalau enggak betul, ganti. Kalau tidak ada yang lapor ke KPK, bulan depan saya copot lagi," tegasnya.
Sejumlah program disusun perempuan lulusan STPDN ini. Salah satunya, menjalankan Program 5 Tertib besutan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Program 5 Tertib itu terdiri dari tertib hunian, tertib berlalu lintas, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib demo dan tertib buang sampah. Program tersebut sengaja dibuat Ahok guna mewujudkan kondisi Ibu Kota yang lebih baik, bersih dan tertib.
"Yang pasti saya ingin menjalankan Lima Tertib sesuai keinginan pak gubernur," ujar Debby saat berbincang di sela-sela pelantikannya di halaman Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2016).
Perempuan berparas manis berusia 27 tahun ini dilantik bersama 1.042 PNS DKI eselon II-IV. Dia pun menjadi salah satu perempuan termuda yang dilantik oleh Ahok hari ini.
Berbekal pengalaman di pemerintahan yang cukup banyak, Debby optimis bisa menjalankan tugas sebagai 'manajer' wilayah dengan sebaik-baiknya. Dia bahkan tidak merasa terbebani karena ini sudah menjadi amanah dari Tuhan.
"Saya tidak pernah terbesit menjadi PNS apalagi menjadi lurah. Selanjutnya, mengikuti garis tangan yang diberikan Allah," terangnya sambil tersenyum simpul.
Dalam sambutannya, Gubernur Ahok meminta kepada para lurah dan camat bisa menjadi manajer di wilayahnya masing-masing. Dia berharap mereka bisa bekerja dengan baik sesuai dengan sumpah jabatan yang baru saja diambilnya.
"Camat dan lurah karier bapak ibu sangat jelas. Pembelian lahan saya ingatkan kalau tidak mau lapor, bapak ibu langgar jabatan dan undang-undang anti gratifikasi," ucap Ahok.
Ahok mengingatkan, siapapun yang pernah menerima atau dijanjikan gratifikasi harus segera melapor ke KPK mulai Senin (11/1) mendatang. Sebab bila mereka mau jujur dan melaporkannya, maka tidak dikenakan sanksi pidana berupa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ahok menegaskan siapapun yang masih nekat bermain mata akan dipecat, sebab gaji PNS di Jakarta sudah dinaikkan. Ahok juga mengingatkan agar seluruh lurah dan camat di Jakarta tidak termakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai keluarganya untuk mencari keuntungan.
"Saya sudah berusaha naikkan hampir Rp 18 triliun gaji. Kalau enggak betul, ganti. Kalau tidak ada yang lapor ke KPK, bulan depan saya copot lagi," tegasnya.
0 comments:
POST A COMMENT