Deddy Corbuzier Berhasil Tangkap Haters

MPI-GIAK.com – Seorang publik figur memang tak dapat dijauhkan dengan yang namanya “haters” atau pembenci. Begitu pula dengan dua selebritis ternama Tanah Air, Deddy Corbuzier serta Chika Jessica, keduanya jugamemiliki haters. Beberapa waktu terakhir haters Deddy serta Chika sedang bertingkah di media sosial. Haters itu melontarkan pengucapan yang tidak sopan buat Deddy serta juga Chika di account Instagram. Deddy yang tahu dirinya dikomentari miring, serta tak sopan oleh haters, ia juga menindaklanjuti secara tegas tingkah laku haters dengan memburu serta menggiringnya ke pihak yang berwajib.

Deddy Corbuzier yang juga dibantu dengan tim IT serta juga pihak kepolisian pada akhirnya temukan haters yang sudah memfitnahnya serta juga Chika Jessica. Diketahuui nama haters itu yaitu Antho Nugroho. “Orang itu kami tangkap saat pagi hari ini, kita bawa ke Jakarta dengan polisi Jambi serta bekerja bersama dengan polisi di Jakarta. Buat kami (cemoohan) ini telah melebihi dari seorang haters. Biasanya aku cuman blok karena tidak tertarik. Namun bila telah memfitnah serta mengejek, juga membawa SARA dalam soal ini yaitu agama, maka mesti ditindak” tutur Deddy Corbuzier saat didapati di daerah Kalibata – Jakarta Selatan pada Senin, 8 Februari 2016 tempo hari.

Ketika mengetahui tingkah laku haters yang keterlaluan tersebut, Deddy langsung mengerahkan tim IT untuk menyelidiki lokasi haters tersebut. Untuk mempercepat penemuan haters yang dicarinya, Deddy pun mengadakan sebuah sayembara. Deddy akan memberi komisi sebesar 10 juta rupiah untuk netizen yang dapat berhasil menangkap haters tersebut.

Tak perlu waktu lama, setelah melakukan penyelidikan, Deddy pun telah mengantongi data diri haters tersebut. Ia pun lalu bekerja sama dengan pihak kepolisian di Jambi untuk melakukan pencarian data yang lebih jelas supaya proses penangkapan haters juga lebih cepat. Pada akhirnya Senin pagi pihak kepolisian Jambi telah membawa haters itu ke Jakarta.

“Untuk melihat orangnya seperti apa, kita melakukan penyelidikan sendiri (bersama tim IT). Dia berusia 33 tahun yang memakai media sosial tidak dengan bijaksaja. Disini ada beberapa yang beliau katakan dan ini pasalnya berlapis. Saya tidak main-main dengan orang seperti itu” ungkap Deddy. “Waktu itu saya butuh bukti kalau ini adalah dia. Saya adakan sayembara kalau itu orangnya, saya akan kasih 10 juta rupiah. Dalam waktu 3 hari kita berhasil mendapatkan KTP, alamat rumah, kantor, bahkan riwayat hidup orang tersebut. Lalu kita bekerjasama dengan pihak kepolisian di Jambi buat cari data-datanya supaya jalannya cepat. Orang itu akhirnya kami tangkap pada pagi hari ini. Dia dibawa ke Jakarta oleh polisi Jambi” 

Kronologi Jatuhnya Pesawat Tempur Milik TNI AU di Malang

MPI-GIAK.com – Kronologi Jatuhnya Pesawat Tempur Milik TNI AU di Malang. Sebuah kabar duka menghantui para warga di kawasan Malang, Jawa Timur. Sekitar pukul 10.00 pagi tadi, Rabu (10/2/2016), sebuah pesawat tempur milik TNI AU berjenis Super Tucano diketahui jatuh di kawasan pemukiman padat penduduk jalan LA Sucipto, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

Menanggapi hal ini, Danlanud Abdulrachman Saleh Malang, Marsekal Pertama Djoko Senoputro, menjelaskan bahwa pesawat terjatuh ketika tengah melakukan uji penerbangan.

“Setelah itu, hilang kontak,” tuturnya.

Djoko juga menceritakan, pesawat tempur besutan TNI AL ini melakukan take off untuk uji terbang pada pukul 09.07 WIB. Ketika terbang, pesawat dikabarkan telah mencapai ketinggian 25.000 namun beberapa waktu kemudian beberapa waktu kemudian turun ke 15.000. Sekitar pukul 10.07 WIB tadi, pesawat tersebut telah kehilangan kontak dan dilaporkan jatuh.

“Laporan masyarakat juga masuk ke pihak TNI AU,” tambahnya.

Tak butuh waktu lama, pesawat Super Tucano tersebut telah ditemukan di kawasan Blimbing, Malang, Jawa Timur pada pukul 10.20 WIB.

Warga sekitar yang sempat merasa panik juga sempat menyaksikan bagaimana pesawat tersebut terjatuh. Sebelumnya, pesawat terlihat berputar-putar, yang kemudian jatuh.

“Sebelum jatuh tadi sempat meraung lalu menukik dan jatuh ke bumi,” jelas Ananda, warga yang tengah berada di lokasi kejadian, Rabu (10/2/2016).

Dalam peristiwa ini, terdapat tiga orang yang mengalami luka-luka, yakni Pilot Mayor Penerbang Ifi, Kopilot Syaiful dan seorang warga bernama ibu Pujianto. Sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, belum ada informasi lanjutan dari kondisi para korban.

Pasca jatuhnya pesawat ini, arus lalu lintas di kawasan Blimbing dan sekitarnya dikabarkan macet total. Hal tersebut disebabkan terlihat adanya beberapa petugas, ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang saling lalu lalang untuk menuju lokasi kejadian.

Korupsi Lampu Jalan Kembali Jabat Kadishub Maros

Pekerja merapihkan lampu PJU yang telah diganti dengan lampu hemat energi LED di Jakarta, Selasa (29/12). Pemrov DKI Jakarta mengganti lampu listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dari konvensional menjadi lampu hemat energi LED.

MPI-GIAK.com, Makassar - Rachmat Bustar, tersangka kasus dugaan korupsi lampu jalan tahun anggaran 2011, kembali menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros setelah penahanannya ditangguhkan oleh Mabes Polri.

 

"Seminggu lalu, Rachmat Bustar datang melapor ke sini. Dirinya mengaku siap untuk kembali bertugas sebagai kepala dinas. Sesuai aturan, kami pun membuat SK-nya," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros Arwin Malik pada wartawan, Selasa (26/1/2015) lalu.

Arwin menyatakan keputusan pengembalian jabatan Rachmat karena belum adanya keputusan hukum yang bersifat tetap (incrach). Selama ditinggalkan Rachmat, jabatan tersebut dipegang pelaksana harian.

Namun karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, penahanan Rahmat semestinya tidak bisa ditangguhkan, kecuali ia sakit.

"Keputusan mengembalikan jabatan Rachmat Bustar sudah sesuai aturan, karena proses hukumnya belum jelas dan belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap," ujar Arwin.

Sementara itu, Staf Badan Pekerja Anti Corruption Coummittee (ACC) Wiwin Suwandi mengatakan, penangguhan penahanan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang menjadi subjektivitas penyidik.

"Pembantaran dengan penangguhan itu berbeda. Karena kalau ia sakit, penyidik akan mengantarnya ke rumah sakit, tapi masih dalam status penahanan. Penangguhan penahanan tersangka korupsi itu melanggar azas keadilan," ucap Wiwin.

Putusan 4 Tahun Sangat Ringan untuk Jero Wacik

Jero Wacik saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 

Jakarta, Selasa (9/2). Jero Wacik Divonis 4 Tahun Penjara dan Ganti Uang Rp 5 Miliar.

MPI-GIAK.com, Jakarta - Jero Wacik divonis 4 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah atas perkara dugaan penyelewengan Dana Operasional Menteri (DOM) dan penerimaan gratifikasi ketika menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Menyatakan Jero Wacik secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Sumpeno, Selasa 9 Februari 2016.

"Hukuman pidana selama 4 tahun dan pidana denda Rp 150 juta subsider 3 bulan," kata dia.

Jero Wacik juga dijatuhi hukuman pidana tambahan dengan harus membayar uang pengganti Rp 5,073 miliar.

"Dengan ketentuan, apabila setelah 1 bulan putusan berkekuatan hukum tetap tidak mampu membayar, maka harta benda akan disita dan dilelang. Bila harta benda tidak mencukupi, maka pidana penjara 1 tahun," tegas Sumpeno.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut politikus Partai Demokrat itu dengan hukuman penjara 9 tahun ditambah denda Rp 350 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jero dan Jaksa Pikir-pikir

Meski lebih rendah dari tuntutan jaksa pada KPK, Jero Wacik mengaku belum puas dengan putusan yang diambil oleh majelis hakim.

"Belum puaslah," ujar Jero Wacik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa 9 Februari 2016. Sesekali dia menyunggingkan senyum di bibirnya.

Namun, pria yang menjalani sidang dengan mengenakan kemeja batik abu-abu lengan panjang ini belum langsung memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hukum yang menimpanya.

"Pikir-pikir, kan ada waktunya, saya rundingan dulu," kata dia.

Jero juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK yang pernah menjadi saksi meringankan pada perkaranya.

"Menurut saya hasil yang maksimal yang sementara kami dapat. Bahwa perjuangan kami membela diri dengan saksi-saksi banyak dipertimbangkan majelis hakim. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak SBY, Pak JK. Pak JK sudah hadir jadi saksi meringankan, dan terima kasih atas PH saya," kata Jero.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan masih pikir-pikir apakah akan banding atau tidak.

"Kami menyatakan pikir-pikir. Tuntutan kami 9 tahun dan ini diputus 4 tahun. Hanya masalah tinggi pidana penjara yang dijatuhkan," ujar Ketua Tim Jaksa KPK Dody Sukmono.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik

MPI-GIAK.com, Jakarta - Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2015 dinilai membaik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Poinnya naik sebanyak 36.

Indonesia kini menempati peringkat ke-88 dari 168 negara. Hal ini pun diapresiasi baik oleh Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto. Meski belum signifikan, tapi trennya membaik.

"Sumbangsih upaya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dan menekan risiko korupsi menjadi poin penting naiknya IPK tahun 2015 ini," kata Gun Gun di Jakarta pada Kamis 28/01/2016 lalu.

Dia berharap, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dapat diwujudkan dengan mendorong pelaksanaan akuntabilitas kelembagaan. Dia menilai, korupsi tak bisa dilawan dengan cara yang sporadis.

"Harus ada kerja berjejaring, evaluasi reguler yang membuat terciptanya sistem kontrol untuk implementasi good governance (pemerintahan yang baik). Kalau tidak ada kontrol atau evaluasi, maka birokrasi akan banyak menghadirkan free rider atau penunggang gelap yang jadi benalu kekuasaan," tutur Gun Gun.

Berdasarkan hasil survei itu, skor IPK Indonesia pada 2015 naik 2 poin dari skor 2014 yang sebesar 34 poin. Namun, secara peringkat Indonesia menyodok 19 peringkat lantaran pada tahun 2014 berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei.

Seperti disampaikan Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ilham Saenong dalam launching Corruption Perceptions Index 2015 di Jakarta pada Rabu 27 Januari 2016, Indeks Persepsi Korupsi RI meraih peringkat 88 dari total 168 negara dengan poin 36.

Menurut Ilham, membaiknya nilai IPK itu karena ada upaya perbaikan birokrasi. Implikasi dari perbaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat yang bisa menikmati pelayanan publik lebih baik, misalnya pelayanan imigrasi atau pembuatan surat izin mengemudi.

15 Lembaga Pendukung ISIS

Kapolri : Jendral Polisi Badrodin Haiti.

MPI-GIAK – Munculnya kembali aksi teror di Indonesia, ditambah dengan pengakuan kelompok ISIS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Membuat masyarakat terhenyak, ternyata ISIS benar-benar ada dan menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Sehingga pihak keamanan dibantu masyarakat  mau tidak mau harus bekerja keras mengusut dan menindak tegas apapun yang dapat mengganggu kedaulatan negeri ini, terutama Teroris saat ini "ISIS".

Pengusutan itupun membuahkan hasil, salah satunya Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti telah merilis  organisasi atau organisasi di tanah air yang berafiliasi hingga disebut pendukung  Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti telah merilis  organisasi atau organisasi di tanah air yang berafiliasi hingga disebut pendukung  Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Iya, ada tiga kelompok besar organisasi radikal di Indonesia. Dan ada kurang lebih 21 kelompok organisasi yang memang mendukung ISIS,” ujar Badrodin depan ulama dan santri saat perayaan “Silaturahmi Nasional 90 Tahun Pesantren Gontor, Tangerang, Sabtu (23/1) lalu.

Adapun lembaga itu sebagai berikut :

1. Jamaah Islamiah, targetnya adalah barat.

2. Tauhid Wal Jihad, targetnya semua orang yang tidak sehaluan dianggap kafir.

3. NII, hanya sekelompok kecil saja dari NII yang melakukan kekerasan

Sementara 15 dari 21 kelompok organisasi pendukung ISIS adalah :

1. Majelis Mujahidin Indonesia Timur

2. Mujahidin Indonesia Barat

3. Ring Banten

4. Jamaah Ansharut Tauhid

5. Jamaat al-Tawhid wal-Jihad

6. Pendukung dan Pembela Daulah Islam

7. Jemaah Ansauri Daulah

8. Ma’had Ansyarullah

9. Laskar Dinullah

10. Gerakan Tauhid Lamongan

11. Halawi Makmun Grup

12. Ansharul Khilafah Jawa Timur

13. IS Aceh

14. Ikhwan Muahid Indonesi fil Jazirah al-Muluk

15. Khilafatul Muslimin

Diduga Video “Mesra” Jessica Dan Mirna Di Maros.

MPI-GIAK.com – Jessica telah menyangkal terlibat atas kematian Mirna. Media Australia, news.com.au, pada Jumat (5/2/2016), mengungkap bahwa Jessica, orang tua dan dua saudara telah berpenduduk tetap Australia sejak berimigrasi dari Indonesia sekitar delapan tahun yang lalu. Keluarga Jessica tercatat tinggal di Sydney.

Seorang sumber yang dekat dengan keluarga Jessica mengatakan kepada media Australia itu, bahwa Jessica hanya liburan di Indonesia bersama orangtuanya. Dia semestinya kembali bekerja sebagai desainer grafis di Sydney beberapa minggu setelah penangkapannya oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Di Kabupaten Maros, telah beredar video adegan mesra yang sangat mirip dengan Jessica dan Mirna. Dalam adegan yang berlangsung beberapa detik tersebut terlihat mereka berdua mengenakan baju tidur berwarna biru laut dan melakukan adegan mesra.

Menurut pengamat dan penikmat media sosial di Kab. Maros A.M. Hidayat Assegaf dan H. Maulana Azis, bahwa dengan adanya internet kita begitu cepat menerima dan mengirim informasi kepada siapa saja, mengenai keaslian dan kebenaran data kayaknya perlu investigasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang” imbuh Maulana dan Hidayat.

Di samping Video beredar luas juga foto Jessica di media sosial yang bertuliskan “ongopi yuk..” yang juga hangat diperbincangkan.

56 Adegan Rakonstruksi Jessica Versi Polisi

MPI-GIAK.com - Polda Metro Jaya rencananya menggelar rekonstruksi versi Jessica dan penyidik terkait kematian Wayan Mirna Salihin di kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta. Namun, Jessica menolak melakukan rekonstruksi versi penyidik. 

Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti enggan menyebut alasan Jessica keberatan mengikuti rekonstruksi versi polisi. Penyidik mencatat ada 56 adegan di Kafe Olivier tersebut.

Kesaktian Antareja Menembus Bumi

MPI-GIAK.com - Sejak dimulai pada Oktober 2013, pembangunan proyek mass rapid transit telah berjalan 2,5 tahun. Tahap pertama transportasi massal ini akan menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,7 kilometer dengan 13 stasiun. 

Rute tersebut memiliki 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Jalur bawah tanah sepanajang 6 kilometer antara Senayan hingga Bundaran HI mulai digali dengan tunnel boring machine (TBM) yang dinamakan Antareja dan Mustikabumi.

Terdapat empat mesin bor yang digunakan untuk menggali perut bumi, semuanya dioperasikan selama 24 jam tanpa henti. Dua mesin bor Antareja I dan Antareja II, telah dioperasikan sejak September dan November 2015, dari titik awal patung Pemuda, Senayan, menggali ke arah utara hingga berakhir di titik Setiabudi.

Hingga kini bor Antareja I telah berhasil membuat terowongan sepanjang 327 meter, berada di sekitar Stasiun Senayan, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Ratu Plaza. Pengeboran Antareja II telah mencapai 277 meter menuju Stasiun Senayan dari Bundaran Senayan.

Dua bor lainnya, Mustikabumi I dan Mustikabumi II, akan menggali mulai Februari ini dari titik Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju arah selatan hingga titik Setiabudi. Keempat mesin bor ini ditargetkan bertemu di Setiabudi pada Desember tahun ini, menandai rampungnya pengerjaan penggalian terowongan.

HT Laporkan Jaksa Agung dan Jaksa Yulianto ke Bareskrim Polri

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (kanan) didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea.

Jakarta, Jumat (05/02/2016).

MPI-GIAK.com - CEO MNC Grup Hary Tanoesoedibjo (HT) didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kasubdit Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Yulianto di Jakarta, Jumat (05/02/2016). Dalam laporannya HT menjelaskan bahwa kedua pejabat negara tersebut diduga melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan memberikan keterangan palsu.

1800 lilin dinyalakan saat memasuki tahun Monyet Api

Sebanyak 1800 lilin dinyalakan saat memasuki tahun Monyet Api sebagai simbol penerang kehidupan. Selain itu warga Tionghoa juga menggelar ritual dan doa memohon keselamatan dan kerukunan antar umat beragama tetap terjaga.

Seorang warga Tionghoa menyalakan lilin pada malam pergantian tahun baru Imlek menyambut Imlek 2567 tahun Moyet Api di Wihara Dharmakirti Jalan Inspektur Marzuki Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (07/02/2016). 

Rumah susun ini diperuntukkan bagi para buruh.

Resmikan Rumah Susun Hak  Sewa (RUSUNAWA)

MPI-GIAK.com - Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Dirut BTN Maryono menghadiri peresmian rumah susun sewa (rusunawa) di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (07/02/2016). 

Resmikan Rumah Susun Hak  Sewa (RUSUNAWA)

Rumah susun yang dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektare dan memiliki dua tower ini ini sanggup menampung sedikitnya 472 warga.

Rumah susun ini diperuntukkan bagi para buruh.

Longsor di Purworejo, 7 Orang Diduga Tertimbun Tanah

Jumlah Korban Tewas Bencana Longsor Purworejo Menjadi 7 Orang

Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purworejo, Jateng sejak siang hingga malam hari ini mengakibatkan bencana longsor di Desa Penungkulan, Kecamatan Gebang.

MPI-GIAK.com – Pada hari Jumat 5 Februari 2016 lalu, musibah tanah longsor telah terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan menimpa tiga rumah warga. Sebanyak tujuh orang dinyatakan hilang tertimbun longsor.

Seperti yang dikutip dari antara, Warga Suwining, Nano Suwarno mengatakan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purworejo pada Jumat (5/2) siang hingga malam hari ini mengakibatkan bencana longsor yang menimbun dua rumah di RT003/004 Desa Penungkulan milik Amat Saringat dan Rahman kondisinya rata dengan tanah.

Korban longsor di Dusun Siwinon tersebut akhirnya telah ditemukan. Sebelumnya, jumlah korban yang telah ditemukan dan diketahui identitasnya baru ada lima orang. Dan, kabar terbaru telah diketahui, ada dua korban lagi yang ditemukan dalam keadaan tewas.
“Korban ditemukan pada pukul 15.15 WIB hari ini. Mereka ditemukan di kedalaman 5 meter dan tidak jauh dari rumah mereka,” kata Kepala Basarnas Jawa Tengah, Agus Haryono, dalam pesan singkat, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (7/2/2016).

Identitas dari kedua korban tewas tersebut juga sudah diketahui. Dua korban tewas tersebut adalah Salimah (65) dan Triyanto (10). Keduanya ditemukan di titik dan kedalaman yang berbeda. Salimah ditemukan terjepit diantara reruntuhan rumahnya, sedangkan Triyanto ditemukan dalam keadaan terjepit beton.

“Kita evakuasi (Triyanto) dengan menggunakan alat ekstrikasi,” lanjut Agus.

Dalam mengevakuasi para korban longsor ini, dibentuk tim evakuasi gabungan, yang anggotanya terdiri dari BPBD, SAR, TNI, dan Polri. Pada evakuasi kali ini melibatkan sekitar 250-300 personel. Hingga saat ini tim gabungan tersebut masih berupaya untuk mengevakuasi daerah tersebut, walau sempat terkendala oleh cuaca buruk.

Kelima korban sebelumnya juga telah diketahui identitasnya oleh para tim evakuasi, yakni Amat Sarengat (80), Sumini (80), Suprapti (45), Fitri (16) dan Erni Yulianti (8), sehingga jumlah korban tewas pada bencana tanah longsor di Purworejo kali ini berjumlah tujuh orang. Adapun penyebab tanah longsor ini adalah hujan deras yang tidak berhenti mengguyur Purworejo sejak Jumat siang.

Pesta Daging Babi Yang Dinanti

Festifal kuliner daging babi

Festival aneka makanan babi yang diklaim sebagai pertama di Semarang menuai diskusi publik, setelah sebuah ormas Islam dilaporkan protes atas penyelenggaraannya.

Acara yang diberi nama Pork Festival 2016 ini diselenggarakan pada Kamis (04/02) hingga Senin (08/02) mendatang untuk memperingati tahun baru Imlek, kata Komunitas Kuliner Semarang selaku panitia.

Selain memperkenalkan makanan olahan daging babi yang tidak banyak ditemui, mereka mengklaim bahwa acara ini diadakan juga untuk membangun toleransi.

“Saya tidak khawatir (menimbulkan masalah) karena Semarang mempunyai tolerasi yang tinggi. Masjid Kauman saja hanya berjarak setengah kilometer dari Pecinan. Kita beda tapi tidak ada masalah karena masing-masing bisa memahami dan itu sudah terbiasa sejak ratusan tahun lalu," kata Firdaus Adi Negoro, penyelengara Pork Festival, seperti dilaporkan wartawan lokal Nonie Arni.

• Sebuah propaganda yang disamarkan untuk menjuknan semakin kuatnya cengkraman Cina di Indonesia yang dismarkan dengan festifal kuliner, atau bahkan provokasi ? hanya Tuhan yang tahu..

• Test case pertama di Semarang jika sukses selanjutkan akan dilakukan di kota lain ? entahlah !

Tanjung Priok merupakan asbak.

Anti Islamnya ala Jokowi

Ilustrasi

Ketika diwawancarai oleh majalah Tempo edisi 19 Januari 1985, Jendral Benny Moerdani mengatakan bahwa Tanjung Priok merupakan asbak. Maksudnya, umat Islam diprovokasi untuk marah, kemudian Tanjung Priok dijadikan asbak untuk memadamkan amarah itu. Kini, di era Jokowi-PDIP, asbak itu bukan tempat semacam Tanjuk Priok, tapi umat Islam itu sendiri. 

Sebetulnya ini tak mengejutkan. Sejak awal Jokowi didukung oleh kalangan Kristen fundamentalis semacam James Riyadi, maupun kalangan Katolik fundamentalis seperti Sofian Wanandi, serta jendral anti Islam semacam Hendropiyono. 

Jokowi naik menjadi presiden di tengah menanjaknya partai-partai berideologi Islam. Walaupun bukan pemenang, tapi suara mereka mengalami peningkatan. Tentu hal ini mengkhawatirkan bagi kalangan nasionalis sekuler seperti PDIP. 

Bila kita mundur sejanak, PDIP adalah partai yang selalu dilindungi oleh tiga kekuatan itu: Kristen dan Katolik fundamentalis, serta jendral yang anti Islam. Marilah kita tenggok peristiwa 27 Juli 1996. 

Kita bisa membacanya dari memoar Jusuf Wanandi, “Minyibak Tabir Orde Baru.” Tepat di halaman 374, kepada Agum Gumelar dan Hendropriyono, Benny Moerdani berkata: “Kita harus melindungi Megawati. Jangan sampai mengecewakan dia. Saya tahu orang tua itu ingin menggesernya. Ini tidak adil.” Tentu yang dimaksud “orang tua itu” adalah Suharto. Dari situlah pecah Peristiwa 27 Juli. 

Benny Moerdani sudah dikenal sebagai tentara yang anti Islam. Bersama Ali Moertopo, ia ikut mendirikan CSIS, sebuh lembaga yang sangat berpengaruh di era Suharto. Lewat lembaga itu politik anti Islam pada masa Orba dirumuskan dan dijalankan. Dr. George J. Aditjondro dalam tulisannya “CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan L.B. Moerdani”, mengatakan: “Moerdani adalah orang Kantolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam.” 

Sebagai jendral senior, walaupun sudah tak mempunyai posisi apapun, Moerdani masih berpengaruh. Yang termaktub dalam memoar Jusuf Wanandi tadi [seorang pentolan CSIS] memperlihatkan pengaruh Benny. Seorang Hendropriyono, saat itu Pangdam Jaya, dan Agum Gumelar, mantan Panglima Kopassus, bisa tunduk pada arahan Benny untuk melindungi Megawati. PDI saat itu merupakan kekuatan sekuler untuk membendung Islam. 

Sudah menjadi perbincangan publik, Hendropriyono juga seorang jendral yang anti Islam. Ia telah melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Talangsari, Lampung. Subuh 7 Februari 1989, Hendropriyono memimpin empat peleton pasukan dari Komando Resor Militer Garuda Hitam. Pasukan itu seperti dirasuki iblis, menembaki umat Islam. Sebanyak 246 tewas diterjang pasukan peluru Hendropriyono. Dan, sekarang kita tahu posisi Hendropriyono dalam pemerintahan Jokowi. 

Dengan disokong kekuatan-kekuatan yang anti Islam itu, Jokowi memulai mempratekkan politik bumi hangus terhadap umat Islam. Jokowi kembali menjalankan politik “lasser evil theory” [teori setan kecil]. Teori ini dibuat oleh pentolan Katolik fundamentalis, Pater Beek, yang terkenal dengan gerakan Kasebul [Kaderisasi Sebulan]. Teori itu bertumpu pada premis, bahwa setelah komunis dihancurkan, musuh Katolik selanjutnya adalah umat Islam. 

Tentu saja yang pertama menghancurkan partai Islam. PPP merupakan salah satu partai Islam yang ideologis. Maka perlu dibecah belah. Menkumham, Yossana Laoli, seorang Katolik fundamentalis, telah menjalankan perannya dengan baik. Ia berhasil memecah belah PPP sehingga partai ini dalam pusaran konflik yang berkepanjangan.

Lantas kenapa Golkar juga dipecah? Tentu saja Golkar dekat partai-partai Islam seperti PAN, PPP dan PKS. Dan, Golkar dekat dengan Prabowo, jendral yang sejak lama berhadap-hadapan dengan kubu Benny yang anti Islam. Tak mengherankan kalau Golkar ikut dikerjai oleh rezim Jokowi. 

Lebih lanjut, rekayasa penangkapan orang-orang yang dikatakan jaringan ISIS, dengan mudah akan mengingatkan kita pada rekayasa serupa yang dibuat oleh Benny Moerdani. Kasus Wayloya, Tanjung Priok sampai Talangsari, tak jauh berbeda dengan rekasaya ISIS bikinan rezim Jokowi. Umat Islam dijadikan asbak untuk membuang kegagalan rezim Jokowi dalam menyesejahterakan rakyat. 

Dan, terakhir tentu saja pembredelan terhadap 19 media Islam. Dalih yang disampaikan tentu sudah klise: menyebarkan radikalisasi. Setelah era reformasi, baru kali inilah media Islam dibredel tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Semuanya dilandasi prasangka: Islam sumber terorisme. 

Dengan mengetahui fakta siapa di seputar rezim Jokowi, maka posisi Islam saat ini kembali pada masa awal-awal Orde Baru, yakni sebagai pihak yang dijadikan kambing hitam. Ada kisah Syeikh Juha tentang pengelana dan keledainya.

Berhari-hari pengelana itu melintasi padang pasir dengan menunggang keledai. Suatu siang ia berhenti di bawah pohon. Tiba-tiba saja dia tak kuat menahan hasrat seksnya. Disetubuhinya keledai itu. Setelah itu, ia merasa menyesal dan menyalahkan setan, padahal setan tak melakukan apa-apa. Saat ini, dalam rezim Jokowi, setan yang dijadikan kambing hitam itu adalah umat Islam. 

Sekarang pertanyaannya: akankah umat Islam diam saja terhadap teror yang dilakukan rezim Jokowi? Diam saja? Kalau kita diam saja, siap-siaplah menjadi alas kaki rezim Jokowi. 

Revisi UU Otsus, Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Papua

MPI-GIAK.COM — Direktur Eksekutif Irian Institue, Moksen Idris Sirfefa beranggapan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mendesak untuk segera dilakukan. Sebab, revisi tersebut dianggap dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Lebih lanjut, Moksen juga berharap agar revisi itu nantinya bisa masuk ke dalam Program Legislasi Nasional tahun 2016.

Jika dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat 9 sektor strategis pembangunan, maka pada revisi nantinya akan menekankan pada 25 sektor strategis pengbangunan, misalnya perekonomian dan investasi daerah, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, kebudayaan, hak atas kekayaan intelektual, kependudukan dan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, dengan lebih banyak penekanan di sektor strategis pembangunan, maka pengalokasian program dan anggaran pun akan lebih fokus dalam mempercepat pergerakan pembangunan serta ekonomi pada berbagai sektor.

Di samping itu, melalui UU tersebut, sinergi antara program pemerintah dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten bisa berjalan dalam bingkai otonomi khusus, sesuai dengan program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK, khususnya di Papua.

“Saran saya kepada pemerintah khususnya kementerian-kementerian terkait untuk meninjau kembali draft Revisi UU Otsus ini. Tinggal dimatching-kan saja. Yang penting kalau mau mengetahui keinginan rakyat Papua sekarang, maka bacalah revisi UU ini,” tutur Moksen, Sabtu (6/2).

“Karena itu, revisi ini akan memberikan peran besar atau asas pengakuan, perlindungan, penguatan pemerataan, perwakilan, perdamaian dan juga persamaan bagi pembangunan dan kemasyarakatan di Papua,” lanjutnya.

Hal yang senada juga turut diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, bahwasanya akan lebih baik apabila Undang-Undang tentang Otsus Papua tersebut direvisi sehingga dapat memberikan pelimpahan dan distribusi kewenangan dari pusat ke daerah.

“Jadi tidak hanya sekadar revisi, tapi harus ada skema peletakan kewenangan khusus. Ini khususnya karena ada kewenangan tambahan, bisa itu ke Provinsi atau Kabupaten/Kota,” kata Margarito.

Di sisi lain, Direktur Riset Akbar Tandjung Institute, Alfan Alfian menuturkan bahwa ada baiknya Gubernur Papua dan Papua Barat melakukan negosiasi terkait hal tersebut kepada Presiden Jokowi guna menjelaskan serta meyakinkan bahwa pemerintah Papua memiliki konsep yang lebih realistis dan komprehensif.

Warga Suku Anak Dalam Serahkan Senjata Api ke TNI

MPI-GIAK.COM – Ada sebanyak empat orang perwakilan Suku Anak Dalam menyerahkan sejumlah 25 pucuk senjata api kepada aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Senjata tersebut diserahkan kepada Korem 042 Garuda Putih (Gapu), Provinsi Jambi.

Penyerahan senjata oleh beberapa orang Suku Anak Dalam tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Korem 042/Gapu. Seperti diketahui, sejak tanggal 29 Januari lalu, jajaran Korem 042/Gapu tengah mengadakan Operasi Serbuan Teritorial. Kegiatan tersebut adalah wujud dari kegiatan sosial yang dilakukan TNI kepada masyarakat, termasuk warga Suku Anak Dalam, agar dapat tercipta tertib hukum di masyarakat.

Sebelum melakukan Operasi Teritori ini, pihak TNI sempat melakukan pendekatan kepada warga Suku Anak Dalam. Hal ini dimaksudkan untuk memberi informasi dan bimbingan kepada warga Suku Anak Dalam mengenai kesadaran hukum di masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui di dalam UU Darurat 12/1951, bahwa kepemilikan senjata api di Indonesia memang tidak sembarang orang diperbolehkan.

Kolonel Inf TNI, Makmur Umar , mengatakan bahwa upaya dari Korem 042/Gapu untuk mengamankan kepemilikan senjata api para warga Suku Anak Dalam dan masyarakat umum lainnya adalah sebagai sinergitas antara aparat intelejen dan Teritorial.

”Aparat Intelijen melakukan penggalangan secara terbatas, sementara kegiatan pembinaan Teritorial dilakukan melalui komunikasi sosial dengan masyarakat Suku Anak Dalam,” ujar Makmur dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, pada Jumat (29/1).

Makmur juga mengharapkan, bagi warga Suku Anak Dalam lain yang belum menyerahkan senjata api kepada Babinsa atau Koramil, untuk segera menyerahkannya. Senjata tersebut meliputi senjata laras panjang ataupun laras pendek. Hingga saat ini, pembinaan rutin masih dilakukan oleh TNI kepada warga Suku Anak Dalam.

Adapun wilayah penyerahan senjata api tersebut, terdiri dari : Kodim 0415/Bth (Kabupaten Batanghari 40 pucuk dan Kabupaten Muara Jambi 3 pucuk), Kodim 0416/Bute (Kabupaten Muaro Bungo 3 pucuk dan Kabuapten Muara Tebo 1 pucuk), Kodim 0417/Kerinci (Kabupaten Kerinci 3 pucuk), Kodim 0419/Tanjab (Kabupaten Tanjab Barat 1 pucuk), Kodim 0420/Sarko (Kabupaten Merangin 1 pucuk dan Kabupaten Sarolangun 5 pucuk).

Menolak Pembangunan Kereta Cepat

MPI-GIAK.COM – Proyek pembangunan kereta cepat rencananya tetap akan mulai dikembangkan pada akhir bulan ini. Meski, ada banyak pihak yang merasa bahwa pembangunan kereta berkecepatan 250 kilometer per jam yang akan menempuh jarak Jakarta-Bandung ini bukan suatu proyek urgen untuk masyarakat.

Farid Gaban salah satu wartawan senior yang kini menjadi editor Geo Times,menyampaikan alasannya menolak proyek pembangunan kereta yang menghabiskan dana US$ 5,5 miliar ini.

Alasan pertama yang diungkapkan Farid adalah Ia menganggap ada unsur manipulatif dalam memutuskan jenis proyek ini. Meski Presiden dan menteri-menterinya selalu mengatakan bahwa proyek ini adalah murni swasta alias tidak menggunakan dana APBN, namun melihat keterlibatan perusahaan negara (BUMN) dalam konsorsium adalah suatu fakta yang sulit diabaikan untuk melihat proyek ini ada campur tangan segelintir pihak dari pemerintahan.

Farid mengatakan memang tidak secara langsung APBN mendanai proyek ini, namun dengan keterlibatan BUMN didalamnya secara tidak langsung negara ikut bermain lewat penyertaan modal ke BUMN tersebut. Ia menduga kenapa jajaran pemerintahan senada menyebut proyek ini sebagai proyek swasta murni karena pemerintah sebenarnya sadar akan ketidakurgensian publik pembangunan ini atau kecil kandungan maslahatnya bagi publik. Melemparkan proyek ini ke swasta murni juga dapat dijadikan alasan pemerintah untuk lari dari tuntutan akuntabilitas publik.

Alasan kedua yang diungkapkan Farid adalah keterlibatan swasta dalam sistem transportasi publik lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya. Dirinya menyatakan tidak serta merta anti terhadap inisiatif swasta, namun menurutnya swasta harus ditempatkan pada sektor-sektor yang tidak menyangkut publik secara luas. Transportasi publik adalah urusan vital yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara, maka harus didanai dengan anggaran publik. Jika dibangun oleh swasta murni, bukan tidak mungkin namanya akan berubah menjadi transportasi privat.

Ketiga, Farid menegaskan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menjadi prioritas. Menurutnya banyak di daerah lain terutama di luar Jawa yang lebih membutuhkan pembangunan transportasi publik.

Alasan keempat adalah Farid menganggap pembangunan ini akan memicu ketimpangan yang makin melebar. Proyek kereta cepat hanya merupakan kedok dari proyek perluasan real-estate, yang meminggirkan sektor pertanian dan perkebunan; memicu naiknya harga tanah dan mempermiskin rakyat kebanyakan.

Tak hanya potensial memicu keresahan sosial, ketimpangan akan memicu urbanisasi. Kereta cepat akan menggenapkan penyatuan Jakarta-Bandung menjadi metropolitan besar, sekaligus menjadikannya magnet besar urbanisasi. Alih-alih memecahkan kemacetan, kereta cepat justru memperburuk.

Terakhir, Farid sendiri tidak percaya investasi asing adalah transfer pengetahuan dan teknologi yang membuat kita menjadi bangsa mandiri. Berkaca dari Freeport, investasi asing di pertambangan justru membawa kita pada ketergantungan berkelanjutan berpuluh tahun. Lihat pula Toyota, misalnya, investasi asing industri otomotif puluhan tahun tak membuat kita mandiri.

Kelima hal tersebut yang dituturkan Farid sebagai dasar alasannya menolak proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.